Pakar Sosiologi UMY Ungkap Fenomena Gerakan Stop Tot-Tot Wuk Wuk Tak Boleh Dianggap Remeh

Akurat.co,Jogja-Pakar sosiologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Zuly Qodir, M.Ag., menegaskan fenomena stop tot-tot-wuku wuk tak boleh dianggap remeh.
Ia mengingatkan, jika keresahan ini tidak ditanggapi serius, protes damai bisa berkembang menjadi amuk massa.
“Secara sosiologis, ini adalah tahap awal protes publik. Kalau dibiarkan, akumulasi kemarahan bisa berbahaya, bahkan berujung pada kerusuhan. Itu yang harus dicegah sejak dini,” jelasnya.
Menurutnya harus ada kepekaan dari pejabat atau pemerintah terkait fenomena ini.
Baca Juga: 3 Teladan Sri Sultan HB X bagi Pejabat RI, Mobil Tak Pakai Strobo, Tak Serobot Lampu Merah
"Kondisi sosial, ekonomi, dan politik kita sebenarnya tidak sedang baik-baik saja. Banyak orang miskin, banyak yang kesulitan mendapat pekerjaan, sementara elit politik sering kehilangan kepercayaan publik.
Dalam situasi seperti itu, hal-hal kecil seperti sirine bisa menjadi pemicu kemarahan,” ujarnya dikutip dari laman resmi UMY.
Kreativitas kritik masyarakat
Soal istilah “tot-tot wuk-wuk”, Zuly menilai itu sebagai bentuk kreativitas masyarakat dalam menyampaikan kritik.
“Bahasanya sederhana, lucu, tapi mengena. Itu menunjukkan masyarakat punya cara halus untuk protes. Kalau tidak direspons, jangan kaget kalau bentuk protes ke depan akan lebih keras,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan perlunya aturan tegas mengenai siapa saja yang berhak menggunakan sirine.
Ia menjelaskan penggunaan sirine sebaiknya hanya untuk presiden, ambulans, pemadam kebakaran, atau polisi dalam kondisi darurat.
Baca Juga: Pemkot Jogja Sediakan Layanan Jemput Sampah ke Rumah Gratis, Khusus Sampah Berat
"Jangan semua pejabat merasa VVIP. Kalau memang ada agenda penting, ya atur waktu perjalanan lebih awal, jangan malah mengorbankan ketertiban publik,” tutur Zuly.
Ia juga menilai gerakan Stop Tot-Tot Wuk Wuk berpotensi berkembang menjadi lebih dari sekadar tren media sosial.
“Kalau tidak ada respon baik dari pemerintah, protes ini bisa berubah menjadi gerakan sosial terorganisasi. Bedanya dengan demonstrasi, gerakan itu berkelanjutan dan berpotensi melahirkan perubahan nyata,” katanya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Sukses Jual 1.000 Unit V23, iCAR Hadir di Sleman Yogyakarta
- 2Keren, Rasio Ketersediaan Darah PMI Kota Jogja Tertinggi se-Indonesia
- 3Diva Maulana hingga Oscar Prasetyo Berjaya di Kraton Cup XXVIII 2026
- 4Penumpang KA Jarak Jauh Daop 6 Yogyakarta Tembus 10,5 Juta
- 5Senator DIY Syauqi Soeratno Harapkan PSIM Bisa Berkandang di Mandala Krida Musim Depan
- 6Batas Kelurahan Sleman Tuntas 100%, Sejarah Baru Bagi DIY?
- 7Pelajar Kota Jogja Beradu Kreativitas dan Imajinasi melalui Mural
- 8TKD DIY Anjlok Drastis, Dana Desa 2026 Dipangkas 74 Persen!
- 9Batas Kelurahan Sleman Tuntas 100%, Sejarah Baru Bagi DIY?
- 10Pelajar Kota Jogja Beradu Kreativitas dan Imajinasi melalui Mural





