Mendagri Ungkap Pemerintah Bakal Percepat Pembangunan 1.000 Hunian Tetap untuk Korban Bencana di Aceh

Akurat.co,Jogja-Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemerintah akan mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Sebagai tahap awal, pemerintah menargetkan pembangunan 500 unit huntap di Aceh Tamiang dan 500 unit di Aceh Utara, bekerja sama dengan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

Penegasan tersebut disampaikan Mendagri usai rapat pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Aceh Tamiang bersama Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol (Purn) Armia Fahmi.

Kegiatan di kanto bupati Aceh Tamiang ini, sekaligus penyerahan bantuan logistik berupa pakaian, selimut, mukena, kelambu, serta aneka bahan makanan bagi korban bencana, Senin (22/12/2025).

Mendagri menjelaskan, meskipun Aceh Tamiang masih berstatus tanggap darurat, pemerintah tidak ingin penanganan pascabencana berjalan berlarut-larut.

Oleh karena itu, pembangunan hunian tetap dipercepat agar masyarakat terdampak segera menempati tempat tinggal yang layak.

“Kalau bisa didahului, kenapa tidak. Terutama bagi masyarakat yang rumahnya hilang dan rusak berat, termasuk yang perlu direlokasi," ujarnya.

Sementara untuk rumah rusak ringan dan sedang, setelah pendataan selesai akan diberikan bantuan dalam bentuk uang agar masyarakat bisa memperbaiki rumahnya.

Mendagri menambahkan, percepatan pembangunan huntap merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar para pengungsi tidak terlalu lama tinggal di tempat pengungsian.

Terkait rencana lokasi huntap di Aceh Tamiang, bupati Aceh Tamiang telah memetakan lahan yang berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) 15 perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah tersebut.

Mendagri menegaskan, pemerintah kabupaten Aceh Tamiang harus memastikan lahan tersebut clean and clear sebelum digunakan untuk pembangunan huntap.

“Jika direkap, total luasannya sekitar 268,49 hektare. Lahan ini dikuasai swasta dalam bentuk HGU. Namun tanahnya adalah milik negara.

Saya meminta para pemegang HGU di Aceh Tamiang membantu rakyat dengan mengembalikan sebagian HGU sesuai permintaan Bupati,” tegasnya.

Mendagri menegaskan, pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah tegas apabila terdapat perusahaan yang menolak menyerahkan sebagian HGU untuk kepentingan pembangunan huntap bagi korban bencana.

Pembangunan huntap di Aceh Tamiang ditargetkan mulai pada 29 atau 30 Desember 2025.

Mendagri juga mengarahkan agar pemkab Aceh Tamiang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Aceh Tamiang mencari alternatif lahan lain, baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Jika lahannya sudah siap, saya bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Maruarar Sirait) insyaallah pada 29 atau 30 Desember akan kembali ke Aceh Tamiang untuk melakukan ground breaking 500 unit huntap sekaligus menyerahkan bantuan lanjutan,” kata Mendagri.