Guru Besar UMY Ungkap Alasan Perempuan RI Sulit jadi Pemimpin

Akurat.co,Jogja-Guru besar UMY, Prof. Dr. Nur Azizah mengungkap alasan kenapa perempuan Indonesia sulit sekali menjadi pimpinan di politik.

Nur Azizah mengatakan, memang ada peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik.

Tapi, ada faktor yang membuat akses perempuan untuk benar-benar masuk dan bersaing dalam arena kekuasaan tetap terbatas.

Ia mencontohkan peluang kepemimpinan perempuan di tingkat lokal yang lebih terbatas dibandingkan di tingkat nasional.

Bahkan, dalam struktur kelembagaan desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), keterwakilan perempuan masih sangat minim dan cenderung hanya memenuhi batas minimum.

“Di tingkat desa, dari sembilan anggota biasanya hanya satu perempuan," ujar guru besar ilmu gender dan politik tersebut.

Adanya keterwakilan perempuan juga karena aturan minimal. Untuk bisa dua atau tiga sangat sulit.

"Artinya, tanpa affirmative action, perempuan memang akan sangat sulit masuk,” jelasnya.

Di sisi lain, sistem politik yang ada dinilai belum sepenuhnya memberikan dukungan komprehensif terhadap kepemimpinan perempuan.

Kebijakan afirmatif seperti kuota 30 persen masih terbatas pada level tertentu dan belum menyentuh seluruh lapisan, terutama di tingkat desa yang justru menjadi fondasi penting dalam pembentukan kepemimpinan politik.

Kuatnya budaya patriarki

Nur Azizah menyebutkan, kuatnya budaya patriarki masih menjadi faktor dominan yang memengaruhi peluang perempuan untuk tampil sebagai pemimpin, khususnya di tingkat desa.

“Dalam konteks ini, konstruksi sosial yang menempatkan laki-laki sebagai figur utama dalam kepemimpinan masih sangat mengakar,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyoroti keterbatasan anggaran sebagai salah satu kendala utama dalam mendorong kebijakan pro-perempuan.

Tanpa dukungan anggaran yang memadai, berbagai program peningkatan kesejahteraan dan partisipasi perempuan sulit diwujudkan secara optimal.

“Coba lihat anggaran untuk kementerian pemberdayaan perempuan, itu sangat kecil dibandingkan sektor lain," katanya.

"Kalau anggarannya tidak ada, bagaimana kebijakan bisa berjalan? Jadi ini bukan hanya soal jumlah perempuan di politik, tetapi apakah kebijakannya benar-benar didukung,” imbuhnya.