Kasus Keracunan MBG Berulang Salah Satunya di Yogya, Pakar Gizi: Pelibatan Pemda Sangat Penting

Akurat.co,Jogja-Kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berulang. Salah satu wilayah yang mengalami masalah ini adalah Yogyakarta.

Di Yogyakarta nyaris 1.000 kasus keracunan MBG terjadi. Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menduga keracunan terjadi karena waktu antara memasak dan penyajian terlalu lama.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan akan melakukan perbaikan tata kelola dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Baca Juga: Pakar Sosiologi UMY Ungkap Fenomena Gerakan Stop Tot-Tot Wuk Wuk Tak Boleh Dianggap Remeh

Pakar gizi masyarakat Dr. dr. Tan Shot Yen juga menilai, pelibatan Pemda sangat penting.

Menurutnya, BGN tidak bisa berjalan sendiri tanpa melibatkan Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Posyandu yang sudah terbiasa mengelola sistem gizi di daerah.

"BGN terlalu eksklusif. Padahal, Puskesmas dengan fungsi kesehatan lingkungan (kesling) dan UKS bisa menjadi garda depan supervisi. Posyandu pun punya jaringan hingga akar rumput," kata Tan Shot Yen.

Ia menambahkan, pola kebijakan MBG yang terlalu top down akan sulit berjalan efektif.

"Kebijakan seharusnya digeser secara bertahap agar stakeholder di daerah mendapat wewenang lebih besar," tegasnya.

Untuk itu, Tan Shot Yen mendorong agar BGN bersinergi dengan Kemendagri dan kementerian terkait, untuk membuka ruang kolaborasi hingga level daerah.

Baca Juga: Program Makan Bergizi Gratis Dorong Rantai Pasok Lokal, Petani Bisa Ikut Diuntungkan

Dengan begitu, dinas kesehatan, Puskesmas, dan Posyandu bisa berperan aktif dalam sistem pengawasan dan monitoring MBG.

Sejumlah kepala daerah menilai, pengawasan gizi seharusnya tidak hanya dimonopoli pusat.

Salah satunya disampaikan Bupati Indramayu, Lucky Hakim. Dia menegaskan, perlunya peran Pemda dalam memastikan kualitas gizi dan keamanan makanan MBG.

"Setiap dapur MBG memang sudah ada pengawas dan ahli gizi. Namun, nyatanya kejadian keracunan masih berulang. Pemda lebih tahu kearifan lokal, sehingga pengawasan dari hulu ke hilir akan lebih efektif bila dilibatkan," jelas Lucky.