Jogja

Guru Besar UGM: MBG Sebaiknya bagi yang Benar-benar Membutuhkan

M. Mubin Wibawa | 24 Oktober 2025, 07:19 WIB
Guru Besar UGM: MBG Sebaiknya bagi yang Benar-benar Membutuhkan



Akurat.co,Jogja
-Guru Besar Fisipol UGM Prof. Dafri mengomentari program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah.

Menurutnya, MBG sebaiknya diberikan kepada pelajar yang benar-benar membutuhkan.

Ia menyebutkan bahwa ide besar MBG ini justru sesuai dengan prinsip dasar Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menyediakan kebutuhan dasar terhadap pemenuhan nutrisi anak.

Menurutnya, kebijakan strategis seperti ini seharusnya disusun berdasarkan kajian mendalam yang mempertimbangkan aspek kesehatan, budaya, hingga distribusi sosial.

Baca Juga: Antisipasi Keracunan MBG, Pemda DIY Inisiasi Perjanjian SPPG

Idealnya, kebijakan sebesar ini harus dirancang berdasarkan data dan riset komprehensif, bukan keputusan yang tergesa-gesa.

Menurut Dafri, program ini sebaiknya menerapkan keadilan substansial, artinya fokus pada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

“Ada anak-anak dari keluarga mampu terbilang bisa lebih memenuhi gizi dari takaran yang disediakan. Justru mereka yang rentan kekurangan gizi-lah yang perlu diprioritaskan,” ungkapnya.

Jika MBG diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan saja, bisa saja mengurangi potensi keracunan yang saat ini terus terjadi. Sebab, jumlah penerima manfaat jadi lebih sedikit.

Korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) per 12 Oktober 2025 menembus 11.566 anak dari laporan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).

Baca Juga: Buntut Keracunan MBG di SMA Teladan, Pemkot Jogja Hentikan Sementara Layanan SPPG

Bahkan, terbaru di SMAN 1 Yogyakarta terdapat kurang lebih 426 korban keracunan pada Kamis (16/10) lalu.

Angka ini menunjukkan keprihatinan mendalam yang jauh dari tujuan mulia program untuk memastikan pemenuhan gizi anak kalangan pelajar.

Dafri menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG.

Ia juga menambahkan, bukan tidak mungkin para korban mengalami gangguan fisik maupun psikologis akibat trauma dari kejadian tersebut.

Ia menilai penghentian sementara bisa menjadi langkah rasional untuk meninjau ulang prosedur penyediaan makanan secara komprehensif, standar bahan pangan, serta mekanisme pengawasan mutu di lapangan.

“Kita tidak bisa menutup mata. Dua atau tiga korban saja seharusnya sudah menjadi peringatan serius sebab ini menyangkut nyawa manusia,” tegasnya dikutip dari laman resmi UGM.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.