UMP DIY 2027 Naik 12,72 Persen, Jadi Berapa?

Akurat.co, Jogja - Pemerintah Daerah DIY resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY Tahun 2027 sebesar Rp 2.725.000.
Angka tersebut naik sebesar Rp 307.505 atau 12,72 persen dibandingkan UMP DIY Tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Sabtu (21/11/2026).
DIY menjadi salah satu dari empat provinsi yang telah mengumumkan UMP 2027 dengan kenaikan di atas 10 persen.
Baca Juga: Di UAJY, Rhenald Kasali Beberkan Dinamika Ekonomi Global
Sebagai perbandingan, UMP DIY 2024 ditetapkan sebesar Rp 2.125.897,61 atau naik 7,27 persen. Pada 2025 meningkat menjadi Rp 2.264.080,95 atau naik 6,5 persen. Dan tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar 6,78 persen (Rp153.414,05) menjadi Rp2.417.495.
Dengan demikian, kenaikan UMP DIY Tahun 2027 sebesar 12,72 persen menjadi peningkatan tertinggi dalam kurun waktu empat tahun terakhir, bahkan sepanjang sejarah kenaikan UMP di DIY.
"Kalau berdasarkan formula itu kita sudah lebih dari 1%. Kalau formulasinya itu kan upah minimum yang sekarang ditambah dengan pertumbuhan ekonomi, ditambah dengan inflasi, ditambah dengan alfa, alfanya sudah lebih dari 1%. Jadi kalau mengacu kepada KHL kita bisa mengikuti di 56,31%," jelas Ni Made.
Ni Made menjelaskan, penetapan kenaikan UMP tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara berimbang. Termasuk aspirasi masyarakat dan pekerja terkait peningkatan upah serta kemampuan pelaku usaha.
Baca Juga: Buka Tiap Kamis dan Jumat Pagi, Pasar Teduh Bantul Resmi Dibuka
Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.
Ke depan, selain melakukan pengawasan terhadap perusahaan agar memenuhi ketentuan UMP yang telah ditetapkan, Pemda DIY juga berencana mendorong berbagai upaya untuk mendukung kemudahan pembukaan usaha di DIY.
“Di tengah tekanan ekonomi yang cukup besar saat ini, kondisi kegiatan ekonomi juga belum sepenuhnya stabil. Namun, di sisi lain, kita juga perlu mempertimbangkan tingginya kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, keputusan yang diambil merupakan bentuk kompromi dengan mengakomodasi berbagai aspirasi, baik dari masyarakat dan pekerja maupun kalangan pengusaha,” tutup Ni Made.
Wakil Ketua Dewan Pengupahan DIY dari unsur akademisi, Priyonggo Suseno menyampaikan, penetapan UMP DIY tahun 2027 merupakan hasil kompromi yang tetap mempertimbangkan aspek kesejahteraan pekerja sekaligus kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pengupahan sesuai kondisi masing-masing.
Baca Juga: Pemkot Jogja Buka Layanan Sampah Tekstil, Kumpulkan Pakaian Bekas Layak Pakai
Menurutnya, hingga saat ini, dunia industri di DIY masih belum sepenuhnya mampu memenuhi besaran upah berdasarkan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Berdasarkan perbandingan antara UMP DIY tahun 2027 sebesar Rp 2.725.000 dengan angka KHL yang menjadi acuan, diperoleh tingkat pemenuhan sebesar 56,31 persen.
Lebih lanjut Priyonggo Suseno mengungkapkan, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan dalam penetapan UMP. Formula alfa atau pendekatan KHL. Dalam proses penghitungan oleh Dewan Pengupahan, penggunaan formula alfa dengan nilai maksimal 1 masih menghasilkan angka di bawah ekspektasi sebagian besar pekerja.
Oleh karena itu, melalui pembahasan bersama, disepakati penggunaan pendekatan KHL sebagai dasar dalam menentukan besaran UMP DIY tahun 2027.
Ia berharap, ke depan, survei KHL dapat segera dilaksanakan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan demikian, proses penghitungan upah dapat mengacu pada data yang objektif dan kondisi riil di lapangan, sekaligus meminimalkan perbedaan angka KHL dari berbagai sumber.
“Harapan kita nanti tahun depan survei benar-benar bisa dilakukan, jika bisa riil di lapangan, sehingga tidak muncul simpang siur beberapa versi KHL yang berbeda-beda. Kita dari akademisi sebenarnya ingin segera ada survei yang objektif tentang KHL di setiap provinsi,” tegasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Saat 25 Walikota di Pulau Jawa Bahas Kesehatan Mental dan Sandwich Generation di Jogja
- 2Warlok Merapat! Kapan Lagi Masuk Candi Prambanan, Borobudur dan Ratu Boko Cukup dengan Beli Tiket Rp 25 Ribu...
- 32.300 Peserta Siap Ikuti Mataram Legacy Run 2026
- 4Prediksi Jadwal BRI Super League Persik vs PSIM, Imbang jadi Hasil Bagus bagi Tamu
- 5Di UAJY, Rhenald Kasali Beberkan Dinamika Ekonomi Global
- 65 Fakta Penting Kekalahan 0-3 PSS vs Arema, Makin Terpuruk, Suporter Rusuh
- 7UMP DIY 2027 Naik 12,72 Persen, Jadi Berapa?
- 8Buka Tiap Kamis dan Jumat Pagi, Pasar Teduh Bantul Resmi Dibuka
- 9UMP DIY 2027 Naik 12,72 Persen, Jadi Berapa?
- 10Di UAJY, Rhenald Kasali Beberkan Dinamika Ekonomi Global









