Akurat.co, Jogja - Salah satu peran pers saat ini adalah sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Tak terkecuali wakil rakyat atau anggota dewan.
Untuk itu, sinergi antara DPRD dan pers sangat dibutuhkan guna mewujudkan transparansi publik.
Hal itu Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DIY Hudono dalam Forum diskusi 'Memperkuat Sinergi Sekretariat DPRD DIY dan Pers dalam Mewujudkan Transparansi Publik' di Gedung DPRD DIY, Kamis (20/11/2025).
Salah satu tugas dan fungsi DPRD adalah menyediakan data, dokumen, dan informasi terkait fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
Hal ini untuk memastikan publik dapat mengakses informasi dengan akurat.
Di era masifnya media sosial ini, tidak bisa dipungkiri jika pers sering terlambat mendapatkan informasi. Karena masyarakat sudah tahu terlebih dahulu dari media sosial.
Hal itulah yang menuntut agar kolaborasi dengan pers bisa terus ditingkatkan.
"Pemberitaan di Yogyakarta itu relatif lebih santun dibandingkan daerah lain. Meski demikian, pers tetap harus menjalankan fungsi pengawasan sosial dan mengkritik kekuasaan secara elegan," ujarnya.
Salah satu yang ditekankan dalam diskusi tersebut adalah pelatihan jurnalisme parlemen. Ini perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman terhadap regulasi, etika dan dinamika kelembagaan.
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan terkait web resmi DPRD DIY yang dalam beberapa waktu terakhir sulit diakses.
Padahal tidak sedikit jurnalis yang mengambil materi dari website tersebut untuk ditulis ulang menjadi berita.
Server ternyata jadi kendala kenapa website DPRD DIY sulit diakses.
"Itu juga yang membuat foto yang kita unggah untuk satu materi hanya satu. Padahal sebelumnya bisa lima foto," ujar Gigih selaku perwakilan dari Humas dan Sekretariat DPRD DIY.
