Ini sebagai bagian dari pelayanan publik dasar dan juga meningkatkan kualitas infrastruktur.
Tak hanya itu, ketersediaan PJU baru juga untuk mewujudkan visi utama pemerintahan sekarang, yakni 'Sleman Dalane Padang'.
"Pembangunan PJU diarahkan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan, mendukung aktivitas ekonomi malam hari dan memperkuat keamanan lingkungan di permukiman," kata Kepala Dishub Sleman Heri Kuntadi, dalam jumpa pers di Sleman, Selasa (09/12/2025).
Baca Juga: Jelang Angkutan Nataru, KAI Properti Gencarkan Edukasi ke Masyarakat untuk Mendahulukan Kereta
Disebutkan, selama tahun anggaran 2025, Pemkab Sleman telah merealisasikan pembangunan 2.517 titik PJU baru.
Terdiri dari PJU permukiman (1.996 titik), PJU ruas jalan (521 titik), pemasangan KWH meter baru (313 unit) dan tambah daya KWH meter (53 unit).
Pembangunan tersebut menjangkau 64 ruas jalan dan 306 dusun, dengan standar teknis terbaru untuk memastikan efisiensi energi dan kualitas penerangan.
Untuk mendukung capaian visi 'Sleman Dalane Padang' tersebut, setidaknya dibutuhkan 17.488 titik PJU. Jumlah tersebut dengan asumsi 40 meter dengan panjang jalan kabupaten 699,5 km.
Baca Juga: Korban Bencana Diusulkan Gratis Pengurusan Dokumen, Pengamat Nilai sebagai Langkah Penting Pemulihan Pascabencana
Titik terpasang hingga 2025 untuk PJU ruas jalan baru 521 titik. Untuk PJU ruas jalan standar lama kondisi baik ada di 8.731 titik dan yang rusak 1.140 titik.
Ada juga PJU ruas jalan non standar kondisi baik di 2.759 titik dan yang kondisinya rusak 114 titik.
"Kebutuhan penambahan dan optimalisasi PJU adalah sebesar 17.488 titik dikurangi 9.252 titik (PJU Standar kondisi baik), yaitu sebesar 8.236 titik yang meliputi perbaikan 1.140 titik PJU standar, dan pembangunan PJU standar 7.096 titik," jelasnya.
Sampai saat ini, Pemkab Sleman sedang melakukan pendataan primer secara menyeluruh, termasuk verifikasi lapangan, pemetaan spasial, dan penyandingan dengan data tagihan listrik.
Pendataan primer ini akan menghasilkan angka final kebutuhan dan ketersediaan PJU yang lebih presisi, yang kemudian akan menjadi dasar pengambilan kebijakan pembangunan dan efisiensi di tahun-tahun berikutnya.
