Paguyuban Lurah Gunungkidul Pertanyakan Biaya Operasional KDMP

Akurat.co,Jogja-Ketua Paguyuban Lurah atau Semar Gunungkidul, Suhadi mempertanyakan biaya operasional fasilitas Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang sudah terbangun tapi belum beroperasi.

"Saat ini gedung-gedung tersebut sudah terkoneksi dengan PLN dan PDAM, namun belum ada kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab membayar tagihannya," ujarnya dalam sebuah forum yang dihadiri oleh Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, jajaran Pemda DIY, serta Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Yudanegara, Selasa (11/8)

Selain itu, Suhadi menyampaikan aspirasi agar KDMP tidak berfungsi sebagai toko ritel yang justru mematikan usaha warga sekitar.

Baca Juga: Pemasaran dan Nilai Tambah Produk Perikanan Gunungkidul Masih jadi PR Besar

"Harapannya KDMP mampu menjadi “stokis” atau grosir bagi warung-warung kecil di desa agar ekonomi warga tetap eksis," terang Suhadi, yang juga Lurah Pancarejo, Semanu ini.

Menurutnya, para lurah di Gunungkidul menegaskan komitmen untuk tetap mengawal program ini sesuai arahan pimpinan, meski tetap kritis terhadap ketimpangan sosial yang mungkin muncul.

Selain itu masalah penyediaan lahan juga menjadi sorotan.

Lurah Bendungan, Gunungkidul, Santoso, menyoroti kendala serius terkait penyediaan lahan untuk pembangunan KDMP.

Meskipun lokasi strategis telah dipetakan, banyak kelurahan terbentur status lahan yang masuk dalam kategori Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Hingga saat ini, belum ada solusi konkret mengenai mekanisme perubahan status lahan tersebut.

Para lurah berharap adanya diskresi kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah karena keterbatasan lahan yang dimiliki desa.

Baca Juga: 37 Tangki Air Bersih Diturunkan Atasi Kekeringan di Rongkop Gunungkidul

“Kami tidak bisa menolak program ini, tapi kami butuh kejelasan mekanisme pengajuan perubahan lahan hijau menjadi lahan kering,” tegasnya.(*)