Jogja

Wacana Hutan DIY Jadi Barak Militer, DPRD Tekankan Aspek Lingkungan

Atiek Widyastuti | 16 November 2026, 14:58 WIB
Wacana Hutan DIY Jadi Barak Militer, DPRD Tekankan Aspek Lingkungan
Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari. - Akurat.co/Atiek Widyastuti

Akurat.co, Jogja - DPRD DIY angkat bicara terkait wacana pemanfaatan hutan untuk pembangunan barak militer dan lokasi latihan perang.

Melalui Ketua Komisi B DPRD DIY Andriana Wulandari, pihaknya menyatakan dukungannya terhadap kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagai bagian penting dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI.

Namun, dukungan tersebut harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan hidup. Keberlanjutan kawasan hutan, serta terjaganya ruang pertanian produktif sebagai penopang ketahanan pangan daerah.

Persoalan yang menjadi perhatian bukanlah kepentingan pertahanan negara, melainkan bagaimana penggunaan ruang dilakukan secara transparan, sesuai prosedur, memiliki kepastian hukum, serta tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Baca Juga: Investasi Sleman 2026 Capai Rp3,53 Triliun, Negara Ini Jadi Investor Utama

"Kami mendukung kepentingan pertahanan negara. Namun, dukungan terhadap pertahanan tidak berarti mengabaikan prinsip perlindungan lingkungan dan keberlanjutan ruang. Kami tidak dapat membenarkan penggunaan kawasan hutan maupun ruang pertanian produktif apabila dilakukan tanpa transparansi, kajian yang komprehensif, kepastian hukum, serta jaminan perlindungan terhadap lingkungan dan ketahanan pangan masyarakat," ungkapnya, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, DIY memiliki karakteristik wilayah yang khas dengan keterbatasan ruang. Setiap keputusan pemanfaatan ruang, baik untuk kepentingan pertahanan, pembangunan infrastruktur, maupun kepentingan lainnya, harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

"Jangan sampai keputusan pemanfaatan ruang hari ini justru menimbulkan persoalan ekologis, sosial dan pangan pada masa mendatang," tegasnya.

Komisi B DPRD DIY mengingatkan, keberadaan hutan di Yogyakarta tidak dapat dipandang semata-mata sebagai hamparan lahan yang dapat dialihfungsikan sesuai kebutuhan pembangunan.

Hutan memiliki fungsi ekologis yang sangat penting. Mulai dari menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi sumber daya air, menjaga keanekaragaman hayati, hingga menjadi penyangga kehidupan masyarakat.

Baca Juga: Gibran Mundur, DPRD DIY Ingatkan Konstitusi Tak Boleh Diakali

Lebih dari itu, hutan di DIY juga memiliki dimensi edukasi, budaya, dan spiritual. Kawasan hutan menjadi ruang pembelajaran lingkungan bagi generasi muda, ruang yang berkaitan dengan sejarah dan kearifan lokal, serta bagian dari relasi spiritual masyarakat dengan alam.

"Oleh karena itu, pengelolaan hutan di DIY harus memiliki perspektif yang lebih luas dan tidak semata-mata berorientasi pada pemanfaatan ekonomi maupun kepentingan pembangunan sektoral," tegasnya.

Sehubungan dengan berkembangnya isu tersebut, Komisi B DPRD DIY mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk memberikan kejelasan dan keterbukaan informasi mengenai rencana penggunaan kawasan hutan maupun ruang pertanian produktif untuk kepentingan pertahanan.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian meliputi:

  1. Transparansi rencana penggunaan ruang

  2. Kepastian hukum dan prosedur

  3. Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan

  4. Perlindungan ketahanan pangan daerah

  5. Pelibatan pemerintah daerah dan masyarakat

  6. Kajian alternatif lokasi dan pemanfaatan ruang

Baca Juga: Gelar Aksi di DPRD DIY, Mahasiswa Bongkar Isu Premanisme dan Ormas

Informasi terkait rencana pemanfaatan hutan untuk lokasi pelatihan militer tersebut mengemuka dalam pemberitaan hasil Rapat Kerja Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diselenggarakan DPD RI di DIY pada 19 Oktober 2026.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.