Gelar Aksi di DPRD DIY, Mahasiswa Bongkar Isu Premanisme dan Ormas

Akurat.co, Jogja - Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) DIY menggelar aksi unjuk rasa di DPRD DIY, Selasa (10/11/2026).

Tidak hanya isu nasional, mahasiswa gabungan dari beberapa kampus dari DIY tersebut juga membawa isu yang terjadi di DIY. Khususnya terkait premanisme.

Menurut mereka, organisasi massa atau organisasi kemasyarakatan (ormas) saat ini sudah menjadi alat kekuasaan.

"Kita tidak tahu arahnya mau dibawa kemana. Karena setiap kita menyampaikan aspirasi, lagi-lagi kita berhadapan dengan ormas," kata Koordinator Forum BEM DIY, Faturahman Adjan Djaguna.

Baca Juga: Bukan Cuma Soal Karhutla, Poin ke-4 Tuntutan Forum BEM DIY di DPRD DIY Bikin Publik Melongo

Ia mencontohkan ketika ada aksi tanggal 20 Oktober 2026 kemarin. Saat itu, Forum BEM DIY dan beberapa teman-teman BEM mendapat surat dari aparat penegak hukum. Mereka dimintai keterangan mengenai kerusuhan yang terjadi.

"Pertanyaan sederhana bagi kita, bagaimana dengan ormas yang terlibat massa aksi kemarin? Yang berlindung di balik tameng polisi-polisi yang ada yang diamankan," tegasnya.

Padahal saat mahasiswa turun ke jalan, mereka datang dengan argumentasi yang sebelumnya telah disusun berdasarkan kajian akademik.

"Kita yang datang dengan massa yang terorganisir dan organik. Tapi kita didiskriminasi dan dilakukan oleh aparat-aparat yang ada," ungkapnya.

Baca Juga: Datangi DPRD DIY, Aktivis Turunkan Foto Wapres

Dalam kesempatan tersebut, mereka juga mengkritik sikap sejumlah pihak yang masih saja berkutat tentang hal-hal yang dirasa kurang krusial.

Padahal disaat yang sama, masyarakat menjerit karena tekanan ekonomi. Dan tentu saja persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurut mereka, hal tersebut menunjukkan negara masih memiliki pekerjaan besar untuk memastikan kekuasaan dijalankan demi kepentingan publik.

Bagi mahasiswa, kondisi tersebut bukan sekadar rangkaian persoalan sektoral, melainkan cerminan persoalan tata kelola negara. Kebijakan publik harus disusun secara terbuka, berdasarkan ilmu pengetahuan, menghormati konstitusi, serta melibatkan masyarakat secara bermakna. Negara tidak boleh abai ketika keselamatan warga, lingkungan hidup, hak-hak sipil dan kesejahteraan rakyat dipertaruhkan.