Jogja

Pakar Politik UMY Ungkap Kriteria Ideal Wapres Pengganti Gibran

Haris Ma'ani | 16 November 2026, 11:25 WIB
Pakar Politik UMY Ungkap Kriteria Ideal Wapres Pengganti Gibran
Momen perpisahan Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. -foto: instagram/prabowo

Akurat.co,Jogja-Pakar politik UMY, Prof. Dr. phil. Ridho Al-Hamdi mengungkap kriteria ideal wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri.

Menurutnya, satu yang menjadi perhatian utama adalah wapres sebisa mungkin mampu mendukung kinerja presiden.

Ia menjelaskan, figur yang dipilih perlu memiliki kemampuan untuk mendukung kinerja presiden dan memperkuat pelaksanaan agenda pemerintahan.

Baca Juga: Demo Mahasiswa di Jogja Hari Ini: Soroti 2 Tahun Prabowo-Gibran dan Makan Bergizi Gratis

“Pilihan wapres ini adalah wapres yang benar-benar mendukung kinerja presiden,” katanya.

Secara konstitusional, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengisian jabatan wakil presiden tidak dapat dilakukan semata-mata berdasarkan kesepakatan politik. Akan tetapi harus mengikuti prosedur yang ditetapkan konstitusi.

Selain soal pilihan wapres, Ridho juga menegaskan agar presiden tidak terjebak pada konflik-konflik elite yang menunda isu-isu kebijakan yang jauh lebih penting.

Ridho menekankan pentingnya pemerintah menjaga fokus pada kebijakan publik yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Ia menyoroti pelaksanaan program MBG, PSN, persoalan pertambangan, serta pemberantasan narkoba sebagai sejumlah agenda yang membutuhkan perhatian dan evaluasi berkelanjutan.

Menurutnya, dinamika hubungan antartokoh dan partai politik tidak seharusnya menghambat pelaksanaan program pemerintah maupun penanganan persoalan masyarakat.

Baca Juga: Kenapa Pengawasan DPR Lemah di Era Prabowo? Ini Kata Dosen UGM

“Prabowo harus lebih banyak mendengarkan kepentingan publik dibanding mengurus rumitnya persoalan elit,” ujarnya.

Ridho berpandangan bahwa kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat perlu menjadi prioritas di tengah perkembangan situasi politik nasional.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.