5 Pernyataan Sikap BEM Fisipol UMY, Kutuk Kekerasan Aparat dan Minta Kapolri Mundur

Akurat.co,Jogja-Pernyataan sikap disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (BEM Fisipol) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Pernyataan tersebut menyikapi kondisi perpolitikan Tanah Air yang sedang terjadi.

Dalam pernyataannya yang disampaikan Minggu (31/8/2025) malam, Gubernur BEM FISIPOL UMY, Raden Ambawa Arya Wibisana, menegaskan bahwa negara seharusnya hadir untuk melindungi rakyatnya, bukan justru menunjukkan wajah yang bertentangan dengan amanat demokrasi.

“Seyogyanya negara hadir untuk melindungi rakyatnya. Namun realitas hari ini memperlihatkan wajah negara yang gagal menjalankan amanat demokrasi,” ujarnya.

Arya juga menyoroti sikap pemerintah dan elite politik yang dinilai abai terhadap penderitaan masyarakat kecil di tengah krisis.

Alih-alih menunjukkan empati, kata dia, DPR justru menaikkan tunjangan. Kebijakan itu dinilai memicu kemarahan publik dan melahirkan gelombang aksi serentak di berbagai kota.

5 Pernyataan Sikap BEM Fisip UMY

Dikutip dari laman resmi UMY, berikut adalah 5 pernyataan sikap BEM Fisip UMY:

1. Mengutuk keras segala bentuk kekerasan aparat terhadap rakyat.
2. Menolak kebijakan ekonomi timpang yang semakin memperlebar kesenjangan sosial.
3. Menuntut Presiden dan Wakil Presiden untuk melakukan evaluasi total terhadap kinerja Kabinet Merah Putih.
4. Mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas maraknya brutalitas aparat.
5. Menuntut reformasi sistem kepartaian dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kabinet Merah Putih.

“Kami menuntut penghentian segera tindakan brutal yang mencederai prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Kami juga mengecam kenaikan gaji serta tunjangan DPR yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat di tengah krisis ekonomi nasional,” imbuh Arya.

Selain menyampaikan pernyataan sikap, sivitas akademia Fisipol UMY juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Affan Kurniawan dan Rheza Sendy Pratama, serta rekan-rekan lain yang menjadi korban akibat represivitas aparat.

Bagi mereka, Kabinet Merah Putih dinilai gagal merespons problematika fundamental bangsa, terutama praktik hukum yang tumpul ke atas namun tajam ke bawah.

“Kekerasan yang berulang ini menandakan kegagalan institusional politik dalam menjalankan fungsi perlindungan serta pengayoman terhadap masyarakat,” pungkas Arya.