Jelang Penutupan TPST Piyungan, DPRD DIY Desak Pemkot Yogyakarta Selelesaikan Persoalan Sampah

Akurat.co, Jogja - Operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan akan tutup total pada awal 2026 nanti. Hal ini mau tidak mau membuat persoalan sampah di DIY kembali jadi sorotan.

Menurut pengamatan wakil rakyat yang duduk di Komisi C DPRD DIY, persoalan sampah paling serius dihadapi Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Dimana saat ini juga terpantau ada penutupan sampah di sejumlah titik. Dan ini mendesak untuk segera diselesaikan.

Sekretaris Komisi C DPRD DIY Amir Syarifuddin menyoroti dampak panjang yang selama ini dirasakan warga sekitar TPA Piyungan. Banyak persoalan lingkungan dan kesehatan yang telah dirasakan selama 31 tahun operasional TPA Piyungan.

"Selama 31 tahun warga kami hidup berdampingan dengan bau sampah. Pernah dalam satu bulan ada tiga warga yang meninggal karena tetanus. Bahkan pernah juga ditemukan suntikan medis yang dibuah secara ilegal dan sampai ke sawah," jelasnya.

Baca Juga: Hasilkan 1 Ton Sampah per Hari, Pemkot Imbau Pedagang Pasar Ngasem Sama-sama Menjaga Kebersihan

Saat ini, Amir menyebutkan jika masih ada aktivitas pembakaran ilegal di sekitar lokasi. Mengingat TPA Piyungan secara tata ruang nasional, DIY hingga kabupaten sudah jadi tempat pembuangan sampah.

Dan sekarang itu bukan lagi pengolahan sampah. Tapi penumpukan sampah.

"Bagi kami, mau dijadikan apapun lokasi tersebut tidak masalah. Harapan kami sampah terselesaikan. Mau jadi listrik, biosel, pupuk atau apapun itu. Kami tidak masalah," jelasnya.

Ketua Komisi C DPRD DIY Nur Subiantoro menekankan pentingnya penanganan sampah sebagai persoalan mendesak yang memang membutuhkan sinergi lintas sektor. Karena pengelolaan sampah harus diselesaikan dengan baik.

"Kami akan terus mengawal dan berusaha membantu menyelesaikan persialan ini. Saat ini sampah mulai menumpuk di Kota Yogyakarta dan baunya sangat mengganggu masyarakat," jelasnya.

Baca Juga: Kembali Menumpuk, Pemkot Yogyakarta Imbau Sampah Sekolah Selesai Ditempat

Di sisi lain, Pemkot Yogyakarta juga tengah berusaha maksimal menangani hal ini. Mengingat 90 persen wilayah Kota Yogyakarta saat ini sudah padat penduduk.

"Per hari produksi sampah kita sekitar 332 ton. Sementara area pengeloaan terbatas karena sebagian besar wilayah sudah jadi pemukiman," ungkap Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLH kota Yogyakarta Ahmad Haryoko.

DLH Kota Yogyakarta menargetkan, pengelolaan sampah berbasis teknologi PSEL (Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik) bisa mulai beroperasi pada 2027 dengan dukungan pemerintah pusat. Hal tersebut menjadi pengurai persoalan sampah yang selama ini terjadi di Kota Yogyakarta.

"Kami terus berkoordinasi dengan Pemda DIY untuk mengurai persoalan sampah ini. Terlebih akan memasuki masa libur akhir tahun. Ini menjadi perhatian besar kami," tegasnya.