Jogja

Cegah Fraud JKN, BPJS Kesehatan Bentuk Tim Anti-Kecurangan

Atiek Widyastuti | 18 November 2026, 13:26 WIB
Cegah Fraud JKN, BPJS Kesehatan Bentuk Tim Anti-Kecurangan
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar bersama pimpinan BPJS Kesehatan. - Istimewa

Akurat.co, Jogja - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membentuk Tim Anti-Kecurangan dari Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Tim ini sebagai bentuk pengendalian kecurangan menjadi bagian penting dalam menjaga integritas pelayanan kesehatan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, berbagai langkah pengendalian kecurangan telah dilakukan secara berkelanjutan melalui penyempurnaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan tata kelola dan sistem pengendalian, hingga perluasan kolaborasi lintas sektor.

Tim Anti-Kecurangan JKN ini berlaku di seluruh jenjang organisasi. Mulai dari tingkat pusat, wilayah, hingga cabang. BPJS Kesehatan juga menetapkan Key Performance Indicator (KPI) bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan, memperkuat monitoring serta pelaporan kegiatan anti-kecurangan, hingga mengembangkan modul anti-fraud bagi verifikator yang disertifikasi oleh BNSP.

Baca Juga: 22.866 Peserta BPJS PBI di Sleman Dinonaktifkan, Dinsos Buka Kuota Reaktivasi

“Kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial. Tetapi juga dapat mempengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, pengendalian kecurangan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui langkah pencegahan, deteksi, hingga penanganan yang melibatkan berbagai pihak,” ujar Pujo dalam 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Menurut Pujo, semakin luas cakupan kepesertaan JKN, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan penyelenggaraannya. Per 1 November 2026, Program JKN telah memberikan perlindungan kesehatan kepada sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia.

Besarnya cakupan tersebut turut meningkatkan kompleksitas pengelolaan pelayanan, pembiayaan, data, hingga hubungan antar pemangku kepentingan.

Seiring dengan perkembangan tersebut, tantangan pengendalian kecurangan juga terus berkembang. Ia menegaskan praktik kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan kerugian finansial.

Penguatan upaya pencegahan turut berperan dalam menjaga keselamatan pasien, meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya kesehatan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan.

Baca Juga: Aturan Baru BPJS Kesehatan 2026: Kelompok Ini Resmi Dicoret dari Daftar Penerima Bantuan Iuran

Sebagai bagian dari upaya memperluas kolaborasi, BPJS Kesehatan turut mendorong pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA). Forum ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam memperkuat integritas pelayanan kesehatan.

INHAFA akan mengembangkan tiga peran strategis. Forum kolaborasi lintas sektor, pengembangan pengetahuan dan kompetensi, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas bersama.

Melalui inisiatif tersebut, sinergi antar pemangku kepentingan diharapkan semakin kuat sehingga upaya pengendalian kecurangan dalam Program JKN dapat berjalan secara berkelanjutan.

Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Vetty Yulia Permanasari menyebut kompleksitas penyelenggaraan jaminan kesehatan, perkembangan pola pelayanan, serta dinamika risiko menuntut kita untuk membangun sistem pencegahan dan penanganan kecurangan yang semakin adaptif.

Ia menambahkan, upaya pengendalian kecurangan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi secara mandiri. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari regulator, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, industri asuransi, organisasi profesi, hingga masyarakat sipil. Sinergi tersebut diperlukan untuk membangun sistem pencegahan dan penanganan kecurangan yang terintegrasi, adaptif dan berkelanjutan.

Baca Juga: Pemkab Sleman Gandeng BPJS Ketenagakerjaan Lindungi Mahasiswa Magang Sleman Pintar

"Kita harus membangun tembok pencegahan yang kokoh melalui penguatan sistem, pengawasan, kolaborasi, dan integrasi seluruh pemangku kepentingan," tegas Vetty.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan, seluruh pihak harus menjaga ketahanan sistem JKN agar semakin tangguh, produktif dan efektif, termasuk dalam menghadapi risiko kecurangan.

Hal ini merupakan bagian dari upaya penyempurnaan agar tidak ada satupun masyarakat yang harus menghadapi resiko kesehatan seorang diri karena negara hadir melalui BPJS Kesehatan.

Salah satu kekuatan yang harus terus dijaga adalah memastikan tidak ada lagi praktik kecurangan dalam seluruh sistem penyelenggaraan JKN. Ia menegaskan pentingnya membangun sistem yang tangguh agar BPJS Kesehatan tidak dikendalikan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melakukan kecurangan.

"Di era keterbukaan informasi dan media sosial saat ini, upaya pencegahan, penghentian, dan antisipasi terhadap praktik kecurangan harus semakin diperkuat," kata Cak Imin.

Ia menegaskan, dengan sinergi yang dilakukan tidak boleh membiarkan sistem gagal mengantisipasi kecurangan akibat adanya kepentingan tertentu. Sistem anti-kecurangan harus dibangun melalui ekosistem yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.