Jogja

22.866 Peserta BPJS PBI di Sleman Dinonaktifkan, Dinsos Buka Kuota Reaktivasi

Atiek Widyastuti | 9 November 2026, 16:31 WIB
22.866 Peserta BPJS PBI di Sleman Dinonaktifkan, Dinsos Buka Kuota Reaktivasi
Suasana di Kantor Dinsos Sleman. - Akurat.co/Atiek Widyastuti

Akurat.co, Jogja - Sebanyak 22.866 peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN di Kabupaten Sleman dinonaktifkan.

Penonaktifan tersebut, sebagai imbas atas perubahan data desil sesuai dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Hal ini berimbas pada banyaknya warga yang tidak dapat melanjutkan pengobatan. Selanjutnya mereka datang ke kantor Dinas Sosial (Dinsos) untuk reaktivasi kembali.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sleman Sarastomo Ari Saptoto mengatakan, perubahan ini terjadi karena adanya dinamisasi data desil yang berubah per tiga bulan.

Baca Juga: Aturan Baru BPJS Kesehatan 2026: Kelompok Ini Resmi Dicoret dari Daftar Penerima Bantuan Iuran

Sebelumnya telah ada perubahan pada bulan Juli lalu. Dimana saat itu, warga sudah diberi kesempatan untuk mengusulkan jika datanya tidak sesuai selama 90 hari.

"Jika namanya masuk di desil enam sampai sepuluh, maka tiga bulan kemudian dinonaktifkan oleh pemerintah pusat," katanya, Senin (09/11/2026).

Menurutnya, meski ada 22.866 peserta BPJS Kesehatan PBI APBN yang dinonaktifkan, pemerintah pusat juga menarik 22.865 peserta BPJS Kesehatan yang sebelumnya dibiayai daerah.

Artinya, ada kuota bagi peserta BPJS Kesehatan PBI APBD yang kosong. Untuk selanjutnya dapat diisi oleh mereka yang terimbas penonaktifan ini.

"Hanya saja untuk reaktivasi ini tidak serta langsung menyasar pada mereka yang dinonaktifkan BPJS Kesehatannya. Karena pemerintah pusat menerapkan skala prioritas," ujarnya.

Baca Juga: DPRD DIY Soroti Kepastian Hak Buruh, Tesmasuk Jaminan BPJS

Bagi warga yang masuk dalam kelompok miskin atau rentan miskin dan mengalami kondisi gawat darurat di rumah sakit akan masuk prioritas. Dan proses reaktivasi bagi kasus urgent maksimal 3 kali 24 jam.

Untuk mengusulkan reaktivasi tersebut, masyarakat tidak harus datang langsung ke kantor Dinas Sosial. Melainkan bisa ke kantor kalurahan dan bertemu dengan tenaga pendamoing sosial setempat.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.