Dana Transfer ke DIY Berkurang Rp167 Miliar, Pemda Kembali Efisiensi, Bagaimana Sektor Pendidikan?

Akurat.co,Jogja-Dana transfer pusat ke daerah untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dipastikan berkurang Rp167 miliar.

Untuk itu pemerintah daerah (DIY) berupaya melakukan efisiensi lagi.

Hal tersebut diungkap Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY, Wiyos Santoso seusai mendampingi Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X memenuhi undangan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, Selasa (7/10/2025)

Wiyos Santoso memastikan dana transfer ke daerah untuk anggaran 2026, termasuk DIY mengalami penurunan.

Baca Juga: UPN Veteran Yogyakarta Mulai Bangun Kampus Geosains di Gunungkidul

Dana transfer itu jenisnya macam-macam, ada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, DAK non fisik, dan lain sebagainya.

"Nah secara keseluruhan, dana transfer dari pusat untuk DIY tahun 2026 nanti berkurang sekitar Rp167miliar. Dengan pengurangan ini, otomatis APBD DIY 2026 turun,” ungkap Wiyos.

Kembali melakukan efisiensi

Diungkapkan Wiyos, turunnya APBD DIY di 2026 akibat pengurangan dana transfer ini, tentu membuat Pemda DIY harus melakukan efisiensi belanja lagi.

Wiyos pun menegaskan jika pengurangan dana transfer ini tidak hanya dialami oleh DIY, tapi seluruh daerah di Indonesia, termasuk di tingkat kabupaten/kota.

Wiyos mengungkapkan, efisiensi kemungkinan besar akan dilakukan dengan memangkas belanja operasional, seperti belanja Alat Tulis Kantor (ATK), biaya makan-minum rapat, hingga perjalanan dinas.

Pemda DIY juga akan melakukan konsolidasi di tingkat sekretariat dan direktorat untuk menyesuaikan dengan sisa anggaran yang tersedia.

Baca Juga: Populasi Terus Menurun, Pemkab Sleman Terima 10 Ribu Benih Pohon Kelapa Genjah dari Kementan

“Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kita sebenarnya sudah minim, tapi jika ternyata nanti tidak bisa terpenuhi, ya kita harus kurangi lagi SPPD-nya," terangnya.

Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur, tentu yang prioritas harus tetap berjalan, namun mungkin panjang jalan, volume pekerjaan, atau skala proyek akan terdampak.

"Prinsipnya, manfaatnya tetap ada untuk masyarakat," paparnya.

Pendidikan tetap 20 persen

Meski ada penurunan APBD, pemda DIY akan tetap berupaya memenuhi mandatory spending, dan akan melakukan pemilahan, mana yang menjadi prioritas.

Misalnya untuk pendidikan, tetap akan diupayakan mencapai 20% dari total APBD.