PPATK Blokir Rekening Nasabah, Berikut Sikap DPRD DIY
Akurat.co, Jogja - Pemblokiran rekening oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) masih menjadi polemik.
Meski sebagian sudah dibuka rekeningnya, sejumlah masyarakat masih belum bisa mengambil uangnya.
Hingga saat ini, DPRD DIY telah menerima lebih dari 10 aduan masyarakat yang rekeningnya diblokir PPATK.
"Rata-rata rekening tersebut untuk pendidikan, kesehatan dan pertanian," kata Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto, Senin (04/08/2025).
Menurutnya, setiap rekening pasti ada transaksi bulanannya. Seperti potongan biaya administrasi dan bunga bank.
Apalagi dijelaskan Eko, sebagian besar rekening yang diblokir itu memang tujuannya untuk menabung. Seperti untuk pendidikan, kesehatan dan pertanian.
"Saat ini waktunya bayar sekolah. Jadi masyarakat menabung untuk sekolah, tapi malah tidak bisa mengambil uangnya," ujarnya.
Ketika disinggung berapa besaran nominal yang masuk ke DPRD DIY, Eko menegaskan jika itu bukan masalah besar kecilnya uang.
"Dengan masyarakat tidak bisa mengambil uang mereka sendiri saja itu sudah termasuk fatal," katanya.
Baca Juga: Tinjau Langsung Proses Pembangunan Gedung DPRD DIY, KPK Beri Pesan Ini
Padahal banyak masyarakat yang berpenghasilannya itu tidak tetap. Jadi begitu memiliki uang, mereka sengaja menyimpan uang mereka ke bank.
Dengan tujuan, ketika membutuhkan uang mereka tinggal ke bank saja untuk mengambilnya. Namun, ketika mau melakukan penarikan ternyata rekening mereka telah diblokir.
Ini jelas merugikan masyarakat. Karena untuk membuka kembali juga butuh waktu.
PPATK harus kembali ke peraturan UU. Untuk melakukan pemblokiran itu harus ada alasan atau argumentasi hukum yang jelas.
Menurutnya, rekening yang bisa diblokir itu seperti hasil dari tindak pidana pencucian uang, korupsi, terorisme atau yang lain.
Baca Juga: DPRD DIY Soroti Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat DIY Untuk Kuliah
"Jangan rekening masyarakat yang memang tujuannya untuk menabung," jelasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
