Segini Progres Pembangunan Gedung Baru DPRD DIY yang Telah Masuk Pekan Ke-22

Akurat.co, Jogja - Pembangunan gedung baru DPRD DIY yang berada di Jalan Kenari Kota Yogyakarta telah masuk pekan ke-22.

Fase pembangunan gedung baru DPRD DIY dimulai tanggal 24 April 2025 lalu. Gedung baru DPRD DIY dibangun di luas tapak bangunan 6.094m2 dengan luas total bangunan 27.040m2 dan tinggi bangunan 32m.

Pembangunan gedung baru DPRD DIY dilakukan oleh PT Waskita Karya dan Kerja Sama Operasi atau KSO Citra.

Sampai saat ini gedung dengan lima lantai telah dipasang bore pile atau tiang cagak yang menahan gedung. Ada 481 titik yang telah terpasang di kedalaman 17 meter.

Ditargetkan, pada pekan ke-22 progres fisik pembangunan gedung baru DPRD DIY ada di angka 11,271 persen.

"Namun realisasinya di 15,263 persen. Artinya ada deviasi atau lompatan capaian fisik positif sebesar 3,992 persen," kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan gedung baru DPRD DIY, Yudi Ismono dalam jumpa pers di DPRD DIY, Jumat (22/08/2025).

Sejak pekan ke-18, dari PPK juga terus terus berkoordinasi dengan PT Waskita Karya Tbk untuk melakukan banyak lompatan. Salah satu terus berupaya agar target progres fisik dapat lebih tinggi lagi.

Kinerja positif ini menurut Yudi harus terus dijaga secara kontinyu. Sehingga hingga progresnya mencapai 25 persen yang juga menjadi termin pembayaran pertama.

Angka tersebut disekitar tanggal 16 Oktober 2025. Artinya di tanggal tersebut, target fisiknya ada di angka 25 persen.

Yudi yang juga selaku Sekretaris DPRD DIY tersebut mengharapkan di akhir Desember target yang harus dilakukan Waskita Karya dan Kerja Sama Operasi atau KSO Citra ada di angka 55 persen.

Angka ini disebut Yudi termasuk capaian positif. Mengingat proses pembangunan gedung baru DPRD DIY hanya ada waktu 21 bulan secara keseluruhan. Ditargetkan pembangunan gedung baru DPRD DIY harus selesai di tanggal 6 Desember 2026.

Pembangunan gedung baru DPRD DIY ini dianggarkan sebesar Rp 293,8 miliar, sebagai bentuk komitmen penyediaan fasilitas yang layak dan mendukung kinerja kelembagaan dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.