Susun Raperda Penanggulangan Bencana, DPRD DIY Kolaborasi dengan BMKG DIY

Akurat.co, Jogja - DPRD DIY kini tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan Bencana DIY.

Selama tahap penyusunan, Komisi A DPRD DIY terus mengumpulkan masukan dengan mendatangi lembaga terkait. Salah satunya di Stasiun Geofisika Kelas 1 Sleman Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) DIY.

Kunjungan ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan koordinasi sekaligus monitoring mitigasi dan penanggulangan bencana gempa bumi.

Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Sleman, Ardhianto Septiadhi mengatakan, mitigasi bencana perlu ditempatkan sebagai investasi jangka panjang yang dilakukan sebelum bencana terjadi.

Baca Juga: Pansus DPRD DIY Evaluasi Layanan Kesehatan Jiwa

Menurutnya, informasi hasil pemantauan BMKG akan memberikan manfaat yang lebih besar apabila dapat diterjemahkan menjadi kebijakan, tata ruang, pembangunan infrastruktur yang aman, serta peningkatan kapasitas masyarakat.

“Mitigasi bukan hanya mengenai bagaimana kita merespons ketika bencana terjadi, tetapi bagaimana resiko dapat dikurangi sejak sebelum bencana. Data dan informasi geofisika yang dihasilkan BMKG perlu menjadi salah satu dasar dalam pengambilan kebijakan, sehingga pembangunan di DIY dapat semakin memperhatikan aspek keselamatan dan risiko bencana,” ujar Ardhianto," Senin (31/08/2026).

Di DIY sendiri sejumlah potensi ancaman gempa. Antara lain Sesar Opak dan Sesar Mataram serta zona megathrust selatan Jawa. Berdasarkan pemaparan BMKG, zona tersebut memiliki potensi gempa hingga Magnitudo 8,9 yang dapat memicu tsunami dengan ketinggian 8–12 meter di bibir pantai dan waktu tiba gelombang sekitar 30–40 menit.

BMKG juga menyampaikan penguatan sistem pemantauan dan peringatan dini. Informasi parametrik gempa bumi dapat disebarluaskan kurang dari tiga menit setelah kejadian, sedangkan sistem peringatan dini tsunami InaTEWS dapat memberikan informasi tercepat sekitar 2 menit 10 detik.

Baca Juga: Gempa Bumi Guncang Bantul Yogyakarta

Selain itu, pemantauan didukung jaringan sensor seismik, tsunami gauge, serta HF Radar di wilayah pesisir DIY yang terhubung dengan sistem peringatan dini di BPBD.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY, Hifni Muhammad Nasikh menekankan pentingnya memperkuat aspek mitigasi dalam pembaruan regulasi penanggulangan bencana.

Raperda diharapkan tidak hanya mengatur penanganan pada saat terjadi bencana, tetapi juga memberikan landasan yang kuat bagi upaya pengurangan risiko, kesiapsiagaan, edukasi kebencanaan, penguatan kelembagaan, serta koordinasi lintas sektor.

“Regulasi yang dibangun harus mampu menjawab kebutuhan daerah dan memastikan bahwa mitigasi menjadi bagian yang terintegrasi dalam proses pembangunan,” ungkap Hifni.

Penguatan mitigasi tidak cukup hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga harus diikuti peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Program edukasi seperti BMKG Goes to School, Sekolah Lapang Gempa Bumi, dan Tsunami Ready Community dinilai penting untuk membangun pemahaman masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki risiko bencana tinggi.