2 Tahun Prabowo-Gibran, Mahasiswa DIY dan Tuntut 7 Hal Ini Kepada Pemerintah

Akurat.co, Jogja - Ribuan mahasiswa dari sejumlah kampus DIY dan organisasi kemahasiswaan, menduduki kantor DPRD DIY, Selasa (20/10/2026).

Aksi mereka ini bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabumi Raka.

Begitu tiba di halaman kantor DPRD DIY, mereka secara bergantian melakukan orasi.

Troy Amirul Akhmad selaku Koordinator Umum mengatakan, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.

Baca Juga: 2 Tahun Pemerintah Prabowo Gibran, Ribuan Mahasiswa Duduki DPRD DIY, Tuntut Pemerintah Lakukan Hal Ini!

Termasuk menjamin kesejahteraan rakyat, serta memastikan kebijakan publik dijalankan secara transparan, akuntabel dan berkeadilan.

"Atas berbagai persoalan kebencanaan, pendidikan, tata kelola pemerintahan, kebutuhan sigerni dan kondisi ekonomi nasional. Kami menyampaikan tujuh tuntutan dalam kesempatan ini," katanya.

Berikut tujuh tuntutan mahasiswa :

1. Evaluasi total penanggulangan karhutla dan percepat pemulihan masyarakat terdampak.

2. Moratorium, evaluasi dan transparansi program strategis nasional. Terutama MBG dan KDMP.

3. Menuntut regulasi pengadaan, tata kelola dan transparansi BBM subsidi di setiap daerah di Indonesia.

4. Menuntut perbaikan pola komunikasi pemerintah terutama komunikasi presiden yang kerap merendahkan rakyat.

5. Restrukturisasi dan perampingan kabinet gemuk demi efisiensi birokrasi dan anggaran negara.

6. Hentikan militerisme dalam berbagai bentuk terutama pelibatan militer di ranah sipil.

7. Tegakkan proses peradilan HAM bagi 13 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu.

Baca Juga: Pakar UMY: Pembangunan PLTS 100 GW Prabowo Dinilai Ambisius, RI Cuma jadi Komoditas China

"Kami menegaskan, pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang sekedar memiliki kekuasaan besar. Melainkan pemerintah yang mampu melindungi rakyat, mengelola anggaran secara bertanggung jawab dan menjawab sejumlah persoalan publik dengan tindakan nyata," tegasnya.

Mereka menuntut agar seluruh tuntutan tersebut ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret. Disertai target waktu, indikator keberhasilan dan mekanisme pengawasan publik yang transparan.

Karena bagi mahasiswa, rakyat bukan objek kebijakan. Melainkan pemegang kedaulatan. Untuk itu negara harus hadir ketika rakyat menghadapi kesulitan.

"Anggaran harus berpihak pada kepada kebutuhan rakyat. Dan kekuasaan harus dijalankan dengan tanggung jawab," ungkapnya.