Jogja

Mendagri Ungkap Budaya Bisa jadi Modal Sosial Majukan Daerah

M. Mubin Wibawa | 14 November 2025, 19:21 WIB
Mendagri Ungkap Budaya Bisa jadi Modal Sosial Majukan Daerah

Akurat.co,Jogja-Kekuatan budaya bisa menjadi modal sosial untuk memajukan daerah. Aceh dan juga Yogyakarta bisa menjadi contoh.

Khusus untuk Aceh, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian angkat topi karena budayanya mampu bertahan selama ratusan tahun.

Menurutnya, hal ini merupakan tanda budaya yang hidup di tengah masyarakat Aceh, mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, tanpa harus terbawa arus budaya atau nilai modernisasi yang masuk ke Aceh.

Tito menyampaikan kekagumannya tersebut usai menerima gelar 'Petua Panglima Hukom Nanggroe' dari lembaga Wali Nanggroe di Gedung Putih Wali Nanggroe, Aceh, Rabu (12/11/2025).

Baca Juga: Menyingkap Tradisi Mitoni Adat Jawa, Dijadikan Program Pemkot Jogja Mencegah Stunting

Tito Karnavian mengatakan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Aceh harus terus mempertahankan adat serta budayanya agar tak tergerus pengaruh eksternal.

Karena itu, dalam upaya mempertahankannya, diperlukan dukungan dari semua masyarakat dan ada instrumen yang menjadi pemimpin, yakni lembaga Wali Nanggroe Aceh, guna menginisiasi dan memberikan pemahaman menjaga adat agar tidak tergerus dan hilang.

Lembaga Wali Nanggroe Aceh sebagai instrumen budaya, menurut Tito, mesti diperkuat dari segi eksistensi dan anggaran, agar mampu menjadi jembatan berbagai program kerakyatan bagi masyarakat Aceh, dengan pendekatan budaya.

Pendekatan budaya sangat efektif untuk katalis pembangunan, karena secara historis, Aceh pernah berusaha ditaklukkan dengan "operasi budaya" oleh pemerintah kolonial Belanda dengan mengirim seorang orientalis Belanda Christiaan Snouck Hurgronje.

“Guna membuat lembaga Wali Nanggroe Aceh kuat, maka pemerintah atau masyarakat harus memanfaatkannya untuk menggunakan atau menjembatani program-program yang ada, karena pendekatan budaya atau adat itu pendekatan efektif," kata Tito.

Menurut Tito, saat ini budaya Aceh tidak harus dimanfaatkan untuk kepentingan yang bersifat memecah konflik, namun diarahkan untuk hal yang sifatnya menyejahterakan masyarakat Aceh.

Oleh karena itu, dia berharap lembaga Wali Nanggroe Aceh mampu menjadi motor percepatan pembangunan.

Baca Juga: Hadapi Bencana, BPBD Sleman Siapkan Program Strategis

"Sekarang kita manfaatkan adat dan budaya Aceh melalui lembaga Wali Nanggroe yang memang sudah ada eksis diakui dan bisa bergerak. Tinggal diperkuat untuk kepentingan percepatan pembangunan program-program pemerintah yang ada," kata Tito.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian dianugerahi gelar kehormatan adat Aceh "Petua Panglima Hukom Nanggroe" dari lembaga adat Wali Nanggroe Aceh.

Penganugerahan diberikan atas dedikasi dan komitmen tinggi pengabdian Tito selama menjabat Kapolri dan Mendagri dalam menjaga stabilitas dan muruah Aceh sebagai daerah berkeistimewaan bersyariat Islam.

Perkembangan Yogyakarta juga tak lepas dari budaya

Seperti halnya Aceh, pembangunan di Yogyakarta juga tak lepas dari unsur budaya.

Budaya Jogja dipertahankan dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan.

Salah satu dan teranyar adalah bagaimana pendekatan budaya dijadikan cara untuk mengatasi stunting.

Seperti yang dilakukan Pemkot Jogja. Pengenalan adat mitoni pada masa kehamilan dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta untuk edukasi kesehatan dalam bentuk tradisi lokal yang sarat nilai budaya.

Baca Juga: LKBN ANTARA berikan kesempatan mahasiswa di Yogyakarta jadi wartawan

Kepala DP3AP2KB Kota Yogyakarta, Retnaningtyas, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut mengintegrasikan nilai-nilai budaya mitoni dengan edukasi kesehatan ibu dan anak.

“Kegiatan ini adalah kolaborasi budaya dan program pemerintah dalam rangka menurunkan angka stunting di Kota Yogyakarta," ujarnya dilansir dari laman resmi Pemkot Jogja.

Berdasarkan data survei Kemenkes tahun 2024, angka stunting di Kota Yogyakarta masih 14,8 persen, namun data e-PPGBM dari Dinas Kesehatan per Oktober 2025 menunjukkan penurunan menjadi 9,7 persen.

 

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.