Jogja

70 Ribu Warga DIY Mengangur, DPRD Dorong Anggaran Pro-Rakyat

Atiek Widyastuti | 26 Oktober 2026, 14:59 WIB
70 Ribu Warga DIY Mengangur, DPRD Dorong Anggaran Pro-Rakyat
Ilustrasi pengangguran. (Dok. Akurat.co)

Akurat.co, Jogja - Badan Pusat Statistik (BPS) DIY mencatat, angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Mei 2026 mencapai 70.597 atau 3,11 persen dari 2,27 juta angkatan kerja.

Angka tersebut naik 5.902 (0,06 persen) dibanding Februari 2026. Angka 2,27 juta tersebut berdasarkan survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) DIY.

Sedangkan jumlah penduduk bekerja di DIY sebanyak 2,20 juta atau turun sebanyak 11,04 ribu dibanding Februari 2026.

DPRD DIY mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) DIY untuk kembali melihat APBD.

Baca Juga: Tingkat Pengangguran Terbuka DIY Lebih Rendah dari Nasional, Sri Sultan: Komitmen Lakukan Penurunan

Karena dalam konteks menjalankan pemerintah konstitusi atau amanat konstitusi, pemerintah daerah penting untuk merumuskan apa yang disebut dengan design of pro poor budgeting.

"Ya bagaimana penganggaran ini disusun untuk mengabdi kepada konstitusi. Sekaligus menyelesaikan permasalahan yang dirasakan masyarakat," kata Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto, Senin (26/10/2026).

Menurutnya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Antara lain menekan, APBD DIY dan kabupaten/kota dan dana desa diintegrasikan hingga satu kesatuan gerak untuk menciptakan lapangan kerja.

Kebijakan penganggaran menurut Eko, perlu dirancang secara profesional. Ini dilakukan untuk menjawab persoalan persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Terutama yang berpenghasilan rendah. Selain membuka kesempatan kerja, pemerintah perlu mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui pendekatan ekonomi," jelasnya.

Baca Juga: Dosen Ekonomi UMY Soroti Jumlah Pengangguran yang Menurun, Jogja Miliki Pasar Kerja yang Bagus

Selain itu, Pemda DIY juga didorong untuk melakukan investasi yang mampir menyerap banyak tenaga kerja. Termasuk dengan swasta, untuk memperluas kesempatan kerja di daerah.

Hal yang tidak luput dari perhatian adalah, kebijakan anggaran. Karena secara tidak langsung pasti, mempengaruhi proyek.

"Termasuk sektor infrastruktur yang melibatkan banyak pekerja," tegasnya.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.