Musda Terus Ditunda, Akar Rumput Golkar Gunungkidul Ancam Melawan

Akurat.co, Jogja - Pengurus tingkat kecamatan (PK) dewan pertimbangan hingga sesepuh Partai Golkar mengancam akan melakukan perlawanan jika Musyawarah Daerah (Musda) terus ditunda.

Pasalnya, penundaan Musda Partai Golkar Gunungkidul telah berlangsung setahun terakhir. Dan ini memicu keprihatinan mendalam dari jajaran akar rumput.

Mereka mendesak agar pelaksanaan Musda dapat segera dilakukan. Tentu saja secara transparan, sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

"Pastikan juga tanpa ada upaya intervensi maupun pelanggaran aturan," ungkap Pimpinan PK Panggang, Haryanto, Jumat (06/11/2026).

Baca Juga: Sleman dan Bantul Sudah Musda, Golkar Gunungkidul Justru Mandek

Haryanto secara tegas menyatakan, molornya Musda selama satu tahun ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan kader bawah. Ia juga mendengar adanya isu rencana penerapan Pelaksana Tugas (Plt) kepada pemilik hak suara sah menjelang Musda.

"Sebagai pemilik hak suara sah, tentu kami tidak rela jika hak kami dirampas dengan menjalankan mekanisme yang menabrak aturan. Kami mendengar ada pihak tertentu yang memaksakan kehendak memilih salah satu kandidat yang sebenarnya tidak dikehendaki akar rumput," ungkapnya.

Ia mengingatkan, sesuai konstitusi dan mekanisme partai, tidak boleh ada penunjukan Plt dalam kurun waktu enam bulan menjelang Musda—baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi.

Jika aturan ini dilanggar, maka hasil Musda dipastikan akan cacat dan berpotensi memicu gerakan perlawanan arus dari relawan serta akar rumput.

Senada dengan hal tersebut, Supriyono selaku perwakilan PK Kapanewon Ponjong mengungkapkan, jika Musda digelar secara demokratis dan sesuai aturan, seluruh kader siap untuk legowo menerima siapapun yang terpilih.

Baca Juga: Ketua Fraksi Golkar Melchias Mekeng Sebut DIY Layak jadi Pelopor Kemandirian Fiskal

Namun, jika ada pihak yang menabrak aturan dan menyakiti masyarakat Gunungkidul, maka akan muncul mosi tidak percaya. Tidak hanya dari akar rumput Gunungkidul, tetapi masyarakat Golkar DIY juga akan bergerak.

"PK memiliki hak suara yang dilindungi aturan. Untuk itu diharapkan tidak ada pihak yang berani mencederai demokrasi internal partai," tegas Supriyono.

Dari unsur internal partai, Dewan Pertimbangan DPD Golkar Gunungkidul, Ratno Pintoyo, menyoroti pentingnya netralitas dari pimpinan tingkat di atasnya.

Ia meminta agar pengurus DPD Golkar DIY bersikap adil, mandiri dan menerapkan prinsip 'manjing ajur ajer' tanpa memihak salah satu pihak.

"Jika aturan permainan ini dilanggar dan ditabrak, akan ada konsekuensi besar yang dihadapi Partai Golkar. Saat ini partai-partai lain sudah mulai bersiap melakukan konsolidasi pemenangan pemilu, sementara Golkar justru masih disibukkan dengan urusan internal Musda," ungkap Ratno.

Kondusifitas partai, lanjutnya, sangat bergantung pada ketegasan pimpinan dalam menegakkan aturan.

Sementara itu, Tokoh senior Partai Golkar, Jumiran, turut menyatakan keprihatinannya atas molornya agenda lima tahunan yang kerap diwarnai kendala akibat kepentingan kelompok tertentu.

Di Usia partai yang sudah menginjak 62 tahun, ia berharap pimpinan segera mengambil langkah nyata untuk menggelar Musda tahun ini mengingat tahapan pemilu sudah di depan mata.