Fenomena Sekolah Negeri Sepi Peminat, Pakar UMY: Pemerataan Bukan Berdasar Jarak Semata

Akurat.co,Jogja-Sejumlah sekolah negeri di berbagai wilayah Indonesia sepi peminat pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027.

Sebagai contoh salah satu SD Negeri di Kabupaten Kulon Progo, DIY tidak mendapatkan siswa baru.

Di Gunungkidul, pemerintah sampai harus menggabung lima SD Negeri karena tidak mendapatkan murid baru.

Baca Juga: SPMB SMP Kota Jogja Sediakan 3.584 Kursi

Kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul, Nunuk Setyowati, mengungkapkan bahwa jumlah kursi SD di Gunungkidul jauh lebih banyak dibandingkan jumlah calon peserta didik baru.

Pada tahun ajaran 2026/2027, tersedia 13.804 kursi SD, sedangkan jumlah lulusan TK atau calon murid baru hanya mencapai 6.731 anak.

Kondisi tersebut menyebabkan banyak sekolah mengalami kekurangan peserta didik.

Pendapat pakar UMY

Menyikapi fenomena tersebut Dosen UMY sekaligus pengamat pendidikan nasional, Endro Dwi Hatmanto, menilai fenomena bangku kosong ini bukan sekadar persoalan strategi promosi atau persaingan antarlembaga.

“Bangku kosong itu sebenarnya merupakan data kebijakan.

Kondisi tersebut menunjukkan perubahan struktur penduduk, ketidaktepatan lokasi sekolah, ketimpangan mutu, perubahan harapan masyarakat, atau kurang baiknya perencanaan pendidikan,” ujar Endro dikutip dari laman resmi UMY, Jumat (24/7).

Ia mengatakan agar ada evaluasi SPMB. Sistem SPMB saat ini pada dasarnya dirancang untuk meratakan akses pendidikan melalui empat jalur utama, yaitu domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi.

Namun, Endro menilai implementasinya masih memicu penumpukan siswa di sekolah tertentu.

Penetapan daya tampung sekolah negeri yang terlalu besar tanpa memperhitungkan populasi anak usia sekolah dan keberadaan sekolah swasta malah mematikan keberlangsungan sekolah di sekitarnya.

Ia menekankan bahwa pemerataan tidak boleh hanya dimaknai sebagai pembagian murid berdasarkan jarak semata.

"Pemerataan juga mencakup penataan kapasitas sekolah secara rasional, peningkatan mutu sekolah yang belum diminati, serta kepastian agar sekolah negeri dan swasta dipandang sebagai satu ekosistem pendidikan yang utuh," jelasnya.

Pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen saat ini tengah mendata SDN dengan jumlah murid kurang dari 60 orang sebagai bahan evaluasi nasional.

Menurut Endro, data tersebut harus diterjemahkan pemerintah daerah menjadi kebijakan konkret berbasis kondisi wilayah.

Selain pemerintah, pihak sekolah juga diimbau melakukan evaluasi internal secara objektif.

Sekolah perlu menilai kembali kualitas pembelajaran, tingkat keamanan siswa, efektivitas komunikasi dengan orang tua, serta relevansi program yang ditawarkan.

Sebab, kepercayaan masyarakat tumbuh dari pengalaman belajar dan mutu guru, bukan sekadar kemasan promosi.

Baca Juga: Pelatihan Koperasi Merah Putih Renggut 5 Korban Jiwa, Dosen UMY: Harusnya Berbasis Kompetensi bukan Militer

Di sisi lain, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam memilih sekolah bagi anak tanpa terjebak pada label favorit atau gengsi.

Sekolah yang berlokasi dekat dari rumah, memiliki lingkungan aman, didukung guru yang peduli, serta sesuai dengan karakter anak justru sering kali menjadi pilihan yang jauh lebih tepat.(*)