Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X Sebut Potensi Perikanan Laut Selatan Capai Rp138 Miliar/Tahun

Akurat.co,Jogja-Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebut potensi perikanan di kawasan Laut Selatan mencapai 5.300 ton per tahun atau setara Rp138 miliar.

Selain itu potensi pasar sektor ini juga besar dengan anga konsumsi sebesar 35,57 kilogram per kapita pada 2024.

Hal ini disampaikan Sri Sultan dalam Rapat Koordinasi dan Konferensi Pembangunan Infrastruktur DIY-Jawa Tengah Selatan (Jasela) di Gedung Nusantara V MPR/DPD RI, Rabu (13/8).

Menangkap peluang tersebut, Pemprov DIY berusaha mengembangkan kawasan dengan optimalisasi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng sebagai pusat minapolitan di wilayah selatan Jawa.

Namun, kendala tetap dihadapi. Adapun kendalanya meliputi sedimentasi, luas kolam yang terbatas, minimnya kapal besar, kurangnya fasilitas pendukung, aksesibilitas pelabuhan menuju jalan nasional, serta belum adanya industri turunan.

“Kami perlu dukungan pemerintah pusat untuk mendorong pengembangan klaster PPP Sadeng Gunungkidul agar dapat menggerakkan sektor-sektor lainnya.

Pengerukan sedimentasi, perluasan kolam pelabuhan, penambahan breakwater, serta pemenuhan sarana prasarana pendukung operasional pelabuhan menjadi hal yang mendesak,” ujar Sultan dilansir dari laman resmi Pemprov DIY.

Guna memudahkan mobilitas, kawasan selatan Jogja saat ini juga tengah ada pembangunan infrastruktur transportasi.

Sosok yang juga Raja Kraton Yogyakarta ini mengatakan, penyelesaian Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang tinggal menyisakan 5 km dari total 118,39 km, serta pembangunan jalur penghubung utara–selatan untuk memperlancar distribusi hasil pertanian dan perikanan.

“Jalur utara-selatan yang memenuhi standar sangat diperlukan agar manfaat tol dan JJLS tidak hanya menjadi jalur transit, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” tegasnya.

Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas menyampaikan rakor ini menjadi ajang sinkronisasi kebijakan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan sesuai RPJMN dan Renstra Pemerintah 2025-2029.

Pihaknya mendorong model kebijakan terpadu yang fokus pada pembangunan jalan, jembatan, sarana transportasi, pelabuhan, bendungan, serta penguatan sektor pertanian, maritim, pariwisata, dan kebudayaan.

“Pembangunan infrastruktur harus menjadi instrumen pemerataan kesempatan dan penguatan sektor strategis daerah. Kami ingin memastikan tidak ada satu pun wilayah di Indonesia yang tertinggal dari arus kemajuan dan kesejahteraan,” tandasnya.