Akurat.co, Jogja - Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) jadi salah satu tujuan wisata. Baik saat libur panjang maupun akhir pekan.
Termasuk moment libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), dimana Yogyakarta masih jadi magnet bagi wisatawan.
Hal ini ternyata jadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Baik di Pemda DIY maupun pemerintah kabupaten/kota. Salah satunya terkait sampah.
Karena saat momentum liburan, biasanya diiringi dengan munculnya tumpukan sampah. Terutama di objek wisata vital. Malioboro contohnya.
Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Persampahan DLH Kota Yogyakarta Ahmad Haryoko mengatakan, lonjakan sampah tahunan menjelang Nataru memang tak terhindarkan.
"Hal ini juga jadi perhatian kami guna menghadapi momen tersebut," katanya, Senin (17/11/2025).
Pemkot Yogyakarta telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY. Setiap minggu ada jatah 300 ton ke TPA Piyungan.
"Jadi insya allah cukup untuk menjaga agar sampah tidak menumpuk terlalu lama di depo," ujarnya.
Situasi di lapangan diungkapnya cukup dinamis. Sejumlah permasalahan, seperti gangguan angkut, curah hujan tinggi hingga keterbatasan kapasitas depo yang dapat menyebabkan sampah kembali menumpuk dalam waktu singkat harus diantisipasi.
Apalagi menghadapi potensi ledakan sampah akhir tahun. DLH Kota Yogyakarta mempercepat pemasangan timbangan digital di 13 depo sampah.
Langkah ini dilakukan agar Pemkot dapat memperoleh data akurat mengenai jumlah sampah harian termasuk selama puncak Nataru.
Sehari-hari, Kota Yogyakarta menghasilkan 350–400 ton sampah. Pada periode Nataru atau libur panjang, angka tersebut dapat melonjak drastis.
Penimbangan digital dianggap menjadi cara paling efektif untuk memastikan setiap kenaikan volume dapat dipantau secara real time.
"Karena dengan sistem timbangan ini, kami bisa tahu berapa berat sampah yang masuk setiap hari dan dari mana asalnya. Datanya akan terus diperbarui secara harian," ujar Haryoko.
Hingga pertengahan November 2025, delapan depo telah terpasangi timbangan. Sisanya ditargetkan selesai sebelum Desember 2025.
Timbangan tersebut ditegaskan Haryoko, bukan untuk membatasi sampah warga. Tetapi sebagai alat ukur agar produksi sampah selama Nataru dapat dipetakan dengan tepat.
