Pakar UMY: Kebijakan Pedestrian Malioboro Jangan Mengorbankan UMKM dan Warga Lokal

Akurat.co,Jogja-Pakar Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan dari UMY, Sakir Ridho Wijaya menilai kebijakan pedestrian di kawasan Malioboro masih harus dievaluasi.

Uji coba pada 1-2 Desember lalu masih perlu dikaji agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat lokal.

Menurut Sakir, tujuan Pemkot untuk meningkatkan kenyamanan pejalan kaki dan wisatawan patut diapresiasi.

Namun, ia menekankan pentingnya memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak mengorbankan kelompok yang selama ini menggantungkan hidup di kawasan Malioboro, terutama pelaku UMKM, Pedagang Kaki Lima (PKL), serta petugas parkir.

Baca Juga: Malioboro Charity for Sumatera, Cara Jogja Ajak Masyarakat Berdonasi dengan Mudah dan Penuh Suka Cita

“Jangan sampai PKL diminta bergeser, tetapi lokasi yang disediakan belum memenuhi standar seperti tempat sebelumnya.

Jika pendapatan mereka menurun, hal itu bisa berdampak serius pada kondisi ekonomi keluarganya,” ujar Sakir dikutip dari laman resmi UMY.

Sakir juga menyoroti persoalan kantong parkir sebagai tantangan yang tidak bisa diabaikan.

Dengan adanya pembatasan kendaraan, wisatawan harus mencari area parkir baru setelah kawasan Abu Bakar Ali dibongkar.

Situasi tersebut tidak hanya menimbulkan kebingungan bagi pengunjung, tetapi juga berdampak langsung pada petugas parkir yang kehilangan sumber penghasilan.

“Ini perlu dipikirkan. Apakah kebijakan ini langsung diputuskan tanpa skenario jelas bagi mereka? Atau sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan kantong-kantong parkir alternatif yang terencana?” tegasnya.

Baca Juga: Rencana Full Pedestrian Malioboro, Sri Sultan HB X: Apa Sudah Mungkin Tahun Depan?

Menanggapi banyaknya keluhan warga serta wisatawan selama masa uji coba, Sakir menilai bahwa hal tersebut menunjukkan kurang matangnya kajian dan perencanaan kebijakan.

Ia menekankan pentingnya komunikasi intensif antara pemerintah dan pihak-pihak terdampak sebelum kebijakan diterapkan.