Kejari Kulon Progo Musnahkan Barang Bukti Kasus Hukum, dari Kristal Sabu sampai Miras

Akurat.co,Jogja-Kejaksaan Negeri (Kejari) Kulon Progo memusnahkan barang bukti kasus hukum di hadapan publik.

Pemusnahan secara terbuka barang bukti dilakukan dari puluhan perkara pidana yang telah mengantongi kekuatan hukum tetap (inkrah).

Pemusnahan yang dilakukan pada Senin (31/8) menunjukkan komitmen kuat Kejari dan Pemkab Kulon Progo dalam menegakkan hukum yang transparan dan akuntabel.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Kulon Progo, R. Agung Setyawan, Kepala Kejari Kulon Progo, Dr. Putri Ayu Wulandari, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kulon Progo.

Baca Juga: Atasi Kemiskinan di Kulon Progo, Mahasiswa UGM Kembangkan Komoditas Jagung jadi Sereal hingga Briket

Putri Ayu Wulandari menegaskan bahwa kegiatan pemusnahan merupakan bagian terpenting dari penyelesaian seluruh rangkaian proses penanganan perkara pidana.

"Langkah ini merupakan amanat undang-undang untuk memastikan bahwa fungsi eksekutor kejaksaan berjalan tuntas," tegasnya.

Secara rincian, barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 34 perkara.

Terdiri atas 4 perkara tindak pidana narkotika dan zat adiktif, 19 perkara tindak pidana umum lainnya, 9 perkara keamanan negara dan ketertiban umum (Kamnektibum), serta 2 perkara tindak pidana orang dan harta benda (Orarda).

Dari kristal sabu hingga miras

Barang bukti yang dihancurkan mencakup kristal sabu-sabu seberat 214,93 gram dan 5,20 gram, ribuan butir obat psikotropika, puluhan botol minuman keras, pelbagai jenis senjata tajam, belasan alat komunikasi, hingga benih lobster hasil penindakan.

Pemusnahan ini diharapkan tidak hanya menghentikan potensi penyalahgunaan barang terlarang, tetapi juga memberikan efek jera yang nyata bagi para pelaku kejahatan di wilayah Kulon Progo.

Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas transparansi serta keterbukaan informasi yang ditunjukkan oleh jajaran Kejari Kulon Progo kepada publik.

"Kepastian dan transparansi penegakan hukum seperti ini adalah syarat utama untuk menciptakan iklim daerah yang kondusif dan aman," ungkapnya.

Baca Juga: Kelurahan Giripeni Kulon Progo Sukses Kembangkan Melon

Pemusnahan barang bukti ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 30 ayat 1 huruf B, yang menegaskan kewenangan kejaksaan sebagai pelaksana eksekusi putusan pengadilan.

Melalui agenda ini, jajaran Kejari Kulon Progo berupaya memastikan tata kelola barang rampasan eksekusi berjalan dengan profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi.