DPP Fisipol UGM Kecam Tindakan Represif Aparat Terhadap Demonstrasi Mahasiswa

Akurat.co, Jogja - Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (DPP FISIPOL UGM) menyatakan sikap tegas mengecam segala bentuk kekerasan, intimidasi dan tindakan represif aparat keamanan dalam penanganan demonstrasi mahasiswa, tanggal 10 November 2026.

Menurut Ketua DPP FISIPOL UGM, AAGN Ari Dwipayana, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara.

“Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Kebebasan menyampaikan pendapat, termasuk kritik mahasiswa terhadap penyelenggaraan negara, bukanlah ancaman yang harus dihadapi dengan kekerasan. Justru kritik merupakan bagian penting dari mekanisme kontrol demokratis terhadap kekuasaan,” tegas Ari Dwipayana dalam keterangan resminya, Rabu (12/11/2026).

Menurutnya, tindakan represif aparat terhadap mahasiswa dan warga sipil tidak hanya mencederai hak asasi manusia, tetapi juga memperlihatkan persoalan serius dalam penghormatan terhadap prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi.

DPP FISIPOL UGM juga menyoroti kehadiran aparat keamanan di depan dan/atau di lingkungan kampus yang berpotensi menimbulkan intimidasi dan menghilangkan rasa aman bagi sivitas akademika.

“Kampus harus tetap menjadi ruang yang aman bagi pengembangan pemikiran kritis, kebebasan akademik, dan partisipasi demokratis mahasiswa. Kehadiran aparat yang mengintimidasi mahasiswa di sekitar kampus merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena mencederai otonomi perguruan tinggi dan kebebasan akademik,” lanjutnya.

Berikut lima sikap Utama dari DPP FISIPOL UGM :

Pertama, menegaskan dukungan penuh terhadap hak mahasiswa dan seluruh sivitas akademika untuk menyampaikan pendapat, kritik, serta aspirasi politik secara bebas dan bertanggung jawab.

Kedua, mendesak negara menjamin kebebasan berpendapat setiap warga negara tanpa tekanan, intimidasi, ancaman, maupun tindakan represif dalam menyampaikan aspirasi di ruang publik.

Ketiga, menegaskan bahwa kampus harus tetap menjadi ruang aman bagi kebebasan berpikir, berekspresi, dan pengembangan tradisi akademik yang kritis. Perbedaan pendapat dan kritik terhadap kebijakan negara tidak boleh dijawab dengan kekerasan ataupun intimidasi.

Keempat, mengecam segala bentuk kekerasan, tekanan, dan intimidasi oleh aparat negara terhadap mahasiswa dan warga sipil, termasuk kehadiran aparat di depan dan/atau di lingkungan kampus yang mencederai otonomi perguruan tinggi serta kebebasan akademik.

Kelima, menuntut pembebasan mahasiswa yang ditangkap serta dibukanya akses bantuan hukum secara penuh dan tanpa hambatan bagi seluruh mahasiswa yang menjalani proses pemeriksaan maupun penahanan.

Ari Dwipayana menegaskan, penggunaan kekuatan oleh aparat keamanan harus tunduk pada prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

“Negara tidak boleh menjadikan aparat keamanan sebagai instrumen untuk membungkam suara kritis warga negara. Kekuatan demokrasi justru diukur dari kemampuan negara melindungi kebebasan warga, termasuk ketika mereka menyampaikan kritik terhadap pemerintah,” ujarnya.

DPP FISIPOL UGM juga mendorong koordinasi dengan Fakultas dan Universitas untuk memastikan mahasiswa yang terdampak memperoleh pendampingan hukum serta akses terhadap layanan medis dan konseling sesuai kebutuhan.

Lebih lanjut Ari mengingatkan, tindakan kekerasan terhadap mahasiswa berpotensi memperlebar jarak antara negara dan warga negara, sekaligus memperlemah kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.

“Mahasiswa adalah bagian dari kekuatan moral dan intelektual bangsa. Suara kritis mereka harus didengar, bukan dibungkam. Negara berkewajiban melindungi hak konstitusional warga negara, bukan menciptakan ketakutan dalam kehidupan demokrasi,” tegasnya.