Bukan Cuma Soal Karhutla, Poin ke-4 Tuntutan Forum BEM DIY di DPRD DIY Bikin Publik Melongo

Akurat.co, Jogja - Sekitar 100 mahasiswa yang tergabung dalam Forum Badan Eksekutif Mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta (Forum BEM DIY) kembali menduduki gedung DPRD DIY, Selasa (10/11/2026).

Sebelumnya mereka melakukan long march dari eks parkir Abu Bakar Ali (ABA).

Mereka menyuarakan keprihatinan mendalam atas berbagai persoalan kebangsaan dan daerah yang terus berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat.

Krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menyempitnya ruang hidup masyarakat, tekanan ekonomi, ketimpangan akses pendidikan, korupsi, serta kemunduran kualitas demokrasi menunjukkan bahwa negara masih memiliki pekerjaan besar untuk memastikan kekuasaan dijalankan demi kepentingan publik.

Baca Juga: Datangi DPRD DIY, Aktivis Turunkan Foto Wapres

"Bagi kami, kondisi tersebut bukan sekadar rangkaian persoalan sektoral. Melainkan cerminan persoalan tata kelola negara," kata Koordinator Forum BEM DIY Faturahman Adjan Djaguna.

Menurut mereka, kebijakan publik harus disusun secara terbuka, berdasarkan ilmu pengetahuan, menghormati konstitusi, serta melibatkan masyarakat secara bermakna.

Negara tidak boleh abai ketika keselamatan warga, lingkungan hidup, hak-hak sipil, dan kesejahteraan rakyat dipertaruhkan.

Atas dasar itu, Forum BEM DIY menyampaikan tuntutan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, DPR, aparat penegak hukum dan seluruh pemangku kebijakan sebagai berikut:

Baca Juga: Demo Mahasiswa di Jogja Hari Ini: Soroti 2 Tahun Prabowo-Gibran dan Makan Bergizi Gratis

1. Tetapkan karhutla sebagai bencana nasional dengan mempertimbangkan skala, dampak, dan kemampuan penanganan; lakukan penegakan hukum yang transparan dan tegas terhadap korporasi maupun pihak lain yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan.

2. Hentikan sentralisasi kekuasaan yang melemahkan daerah serta perkuat otonomi daerah dengan tetap menjamin akuntabilitas, pemerataan pembangunan, dan perlindungan hak masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

3. Hentikan perampasan ruang hidup rakyat dan evaluasi seluruh kebijakan serta proyek negara yang merugikan masyarakat, lingkungan hidup, petani, nelayan, dan masyarakat adat. Pastikan persetujuan, perlindungan hak, dan pemulihan bagi warga terdampak.

4. Cabut Gelar Pahlawan Soeharto Sebagai Pahlawan Nasional, Soeharto bukan Pahlawan, sebab dia adalah pahlawan bagi kapitalis, oligarki dan kroni-kroninya.

5. Pulihkan ekonomi rakyat melalui kebijakan yang menjamin keterjangkauan kebutuhan pokok, ketersediaan dan distribusi BBM, stabilitas ekonomi, serta peningkatan daya beli masyarakat.

6. Wujudkan pendidikan yang gratis, ilmiah, demokratis, adil, dan berkualitas serta pastikan akses pendidikan yang setara tanpa diskriminasi dan tanpa membebani masyarakat dengan biaya yang menghambat hak atas pendidikan.

7. Berantas korupsi dan oligarki serta dorong pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset melalui proses legislasi yang transparan, akuntabel, menghormati hak asasi manusia, dan melibatkan partisipasi publik secara bermakna.

8. Tegakkan supremasi hukum dan reformasi Polri dengan memastikan profesionalitas, independensi, akuntabilitas, serta penghentian impunitas dan penyalahgunaan kewenangan oleh siapa pun.

9. Tolak militerisasi ranah sipil dan tegakkan supremasi sipil sesuai konstitusi serta prinsip demokrasi dan pembagian kewenangan antar lembaga negara.

10. Lindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi serta hentikan intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi terhadap mahasiswa, jurnalis, masyarakat sipil, dan gerakan rakyat yang menyampaikan kritik secara damai.

11. Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pemerintah agar setiap program tepat sasaran, transparan, terukur, dapat diawasi publik, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

12. Tegakkan konstitusi dan etika demokrasi serta tuntut pertanggungjawaban pejabat dan pemegang kekuasaan atas setiap kebijakan maupun tindakan yang merugikan rakyat.

13. Benahi tata kelola Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional secara menyeluruh, termasuk pemutakhiran data, validasi lapangan, keterbukaan mekanisme, perlindungan data pribadi, dan penyediaan kanal pengaduan agar bantuan sosial tepat sasaran.

14. Tuntaskan premanisme dan korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui penegakan hukum yang adil, tidak tebang pilih, transparan, serta pengawasan terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di tingkat regional.

Baca Juga: 2 Tahun Prabowo-Gibran, Mahasiswa DIY dan Tuntut 7 Hal Ini Kepada Pemerintah

Forum BEM DIY menegaskan, seluruh tuntutan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik mahasiswa dalam mengawal kehidupan demokrasi.

Kritik terhadap pemerintah bukan tindakan memusuhi negara, melainkan bagian dari hak warga negara untuk memastikan penyelenggaraan kekuasaan tetap berada dalam koridor konstitusi dan berpihak pada kepentingan rakyat.