Premanisme Jogja Mengkhawatirkan, Sri Sultan Jelaskan Kenapa Ada Jaga Warga

Akurat.co,Jogja-Masyarakat Jogja menilai premanisme di wilayahnya mulai mengkhawatirkan.

Hal tersebut disampaikan perwakilan Aliansi Jogja Memanggil, Dion, saat aksi demonstrasi, Selasa (10/11).

Ia menilai praktik premanisme dan dugaan intimidasi terhadap masyarakat masih menjadi persoalan yang perlu ditangani serius.

Ia menyoroti rangkaian aksi pada 20 dan 28 Oktober lalu, termasuk keberadaan seseorang yang membawa senjata tajam di kawasan Malioboro.

Baca Juga: 5 Fakta Penting Demonstrasi 10 November Jogja Ricuh, Kapolri Turun, 94 Orang Diamankan

Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah tegas agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi tanpa intimidasi.

Salah satu yang menjadi tuntutan terkait aksi premanisme tersebut adalah pencabutan pengaturan Jaga Warga.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut dengan memperhatikan kondisi masyarakat.

Menurutnya, keberadaan Jaga Warga pada dasarnya ditujukan untuk menjaga keamanan dan ketenteraman masyarakat.

“Karena apa? Karena itu sebetulnya untuk menjaga keamanan warga,” ujar Sri Sultan.

Meski demikian, Sri Sultan membuka kemungkinan untuk meninjau kembali pengaturan tersebut apabila dalam pelaksanaannya justru mempersulit perkembangan demokrasi.

“Kalau memang itu mempersulit tumbuhnya demokratisasi, ya akan kami tinjau,” tegasnya.

Sementara itu, dalam demonstrasi yang dilakukan, Forum BEM DIY menyampaikan tuntutan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, aparat penegak hukum dan seluruh pemangku kebijakan sebagai berikut:

1. Tetapkan karhutla sebagai bencana nasional dengan mempertimbangkan skala, dampak, dan kemampuan penanganan; lakukan penegakan hukum yang transparan dan tegas terhadap korporasi maupun pihak lain yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan.

2. Hentikan sentralisasi kekuasaan yang melemahkan daerah serta perkuat otonomi daerah dengan tetap menjamin akuntabilitas, pemerataan pembangunan, dan perlindungan hak masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

3. Hentikan perampasan ruang hidup rakyat dan evaluasi seluruh kebijakan serta proyek negara yang merugikan masyarakat, lingkungan hidup, petani, nelayan, dan masyarakat adat. Pastikan persetujuan, perlindungan hak, dan pemulihan bagi warga terdampak.

4. Cabut Gelar Pahlawan Soeharto Sebagai Pahlawan Nasional, Soeharto bukan Pahlawan, sebab dia adalah pahlawan bagi kapitalis, oligarki dan kroni-kroninya.

5. Pulihkan ekonomi rakyat melalui kebijakan yang menjamin keterjangkauan kebutuhan pokok, ketersediaan dan distribusi BBM, stabilitas ekonomi, serta peningkatan daya beli masyarakat.

6. Wujudkan pendidikan yang gratis, ilmiah, demokratis, adil, dan berkualitas serta pastikan akses pendidikan yang setara tanpa diskriminasi dan tanpa membebani masyarakat dengan biaya yang menghambat hak atas pendidikan.

7. Berantas korupsi dan oligarki serta dorong pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset melalui proses legislasi yang transparan, akuntabel, menghormati hak asasi manusia, dan melibatkan partisipasi publik secara bermakna.

8. Tegakkan supremasi hukum dan reformasi Polri dengan memastikan profesionalitas, independensi, akuntabilitas, serta penghentian impunitas dan penyalahgunaan kewenangan oleh siapa pun.

9. Tolak militerisasi ranah sipil dan tegakkan supremasi sipil sesuai konstitusi serta prinsip demokrasi dan pembagian kewenangan antar lembaga negara.

10. Lindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi serta hentikan intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi terhadap mahasiswa, jurnalis, masyarakat sipil, dan gerakan rakyat yang menyampaikan kritik secara damai.

Baca Juga: Gelar Aksi di DPRD DIY, Mahasiswa Bongkar Isu Premanisme dan Ormas

11. Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pemerintah agar setiap program tepat sasaran, transparan, terukur, dapat diawasi publik, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

12. Tegakkan konstitusi dan etika demokrasi serta tuntut pertanggungjawaban pejabat dan pemegang kekuasaan atas setiap kebijakan maupun tindakan yang merugikan rakyat.

13. Benahi tata kelola Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional secara menyeluruh, termasuk pemutakhiran data, validasi lapangan, keterbukaan mekanisme, perlindungan data pribadi, dan penyediaan kanal pengaduan agar bantuan sosial tepat sasaran.

14. Tuntaskan premanisme dan korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui penegakan hukum yang adil, tidak tebang pilih, transparan, serta pengawasan terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di tingkat regional.