Polda DIY Ungkap 21 Kasus Curanmor, 26 Tersangka Diamankan

Akurat.co,Jogja-Sebanyak 21 kasus pencurian kendaraan bermotor berhasil diungkap Polda DIY bersama dengan polres dan polresta di lima wilayah.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 26 tersangka beserta barang bukti berupa 18 unit sepeda motor dan satu unit sepeda listrik.

Dirreskrimum Polda DIY, Kombes Pol Yani Permana mengatakan, pengungkapan tersebut dilakukan di sejumlah wilayah kabupaten dan kota di DIY.

Dari operasi tersebut, polisi menyita 18 unit sepeda motor dan satu unit sepeda listrik.

"Totalnya ada 21 laporan polisi dengan 26 tersangka yang diamankan dengan berbagai barang bukti 18 sepeda motor dan satu sepeda listrik," ungkapnya dikutip dari laman resmi Polda DIY, Selasa (10/11).

Berdasarkan hasil pengungkapan, kasus tersebut terdiri atas tiga laporan polisi dengan enam tersangka di Kota Yogyakarta, tujuh laporan polisi dengan tujuh tersangka di Sleman, tujuh laporan polisi dengan sembilan tersangka di Bantul, tiga laporan polisi dengan tiga tersangka di Kulon Progo, serta satu laporan polisi dengan satu tersangka di Gunungkidul.

Selain mengamankan kendaraan, petugas juga menyita sejumlah barang bukti pendukung, di antaranya telepon genggam, STNK, BPKB, kunci kontak, serta barang-barang lain yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Lebih lanjut Dirreskrimum menjelaskan, salah satu modus yang digunakan pelaku adalah memanfaatkan kelengahan pemilik kendaraan, terutama ketika kunci kontak masih tertinggal di motor atau kendaraan diparkir tanpa pengawasan.

"Modus operandi dalam tindak pidana curanmor yang terjadi adalah memanfaatkan kunci ditinggal atau tertinggal di motor oleh korban dan kelengahan korban, yakni motor tidak dalam pengawasan korban," tegasnya.

Terhadap para tersangka, penyidik menerapkan Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai pencurian dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun, serta Pasal 477 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun, sesuai hasil penyidikan masing-masing perkara.