Gedung Baru DPRD DIY, Progres Pekan ke-81 Tembus 91 Persen

Akurat.co, Jogja - Pembangunan Gedung DPRD DIY menunjukkan progres positif. Terhitung tanggal 4 Oktober 2026 atau pekan ke-81, realisasi fisik pembangunan telah mencapai 91,407 persen. Melampaui progres yang direncanakan sebesar 88,379 persen.

Dengan capaian tersebut, pembangunan mencatat deviasi positif sebesar 3,028 persen atau berada di atas target yang telah ditetapkan.

Hal itu diungkapkan Sekretaris DPRD DIY, Yudi Ismono, Senin (05/10/2026). Menurutnya, Realisasi total sampai dengan minggu ke-81 mencapai 91,407 persen.

"Untuk encana total sebesar 88,379 persen. Jadi terdapat deviasi positif 3,028 persen,” kata Yudi.

Baca Juga: Jadi Anggota DPRD DIY Termuda, Cintya Amanda Resmi Dilantik Lewat Mekanisme PAW

Capaian tersebut menunjukkan pelaksanaan pembangunan Gedung DPRD DIY berjalan lebih cepat dibandingkan jadwal yang telah direncanakan.

Memasuki tahap penyelesaian, capaian progres di atas target menjadi indikator penting untuk menjaga pembangunan tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan.

Pengendalian pekerjaan dan pemantauan progres secara berkala diperlukan agar percepatan yang telah dicapai dapat dipertahankan hingga seluruh pekerjaan rampung.

Saat ini, pembangunan Gedung DPRD DIY kini memasuki fase akhir pekerjaan.

Pemerintah Daerah (Pemda) DIY bersama pihak terkait diharapkan terus memastikan kualitas pekerjaan tetap terjaga seiring dengan upaya penyelesaian proyek.

Baca Juga: DPRD DIY Resmi Luncurkan Forum Parlemen Nyawiji, Siap Bahas 5 Isu Penting

Perkembangan progres pembangunan tersebut juga menjadi bagian dari evaluasi rutin untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai target waktu, mutu dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pembangunan gedung baru DPRD DIY dimulai tanggal 24 April 2025. Gedung baru DPRD DIY dibangun di luas tapak bangunan 6.094m2 dengan luas total bangunan 27.040m2 dan tinggi bangunan 32m.

Pembangunan gedung baru DPRD DIY ini dianggarkan sebesar Rp 293,8 miliar, sebagai bentuk komitmen penyediaan fasilitas yang layak dan mendukung kinerja kelembagaan dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.