Polemik Musda XI Golkar Gunungkidul: 14 Pengurus Kecamatan Nyatakan Penolakan

Akurat.co, Jogja - Sebanyak 14 pengurus kecamatan (PK) dan kader Partai Golkar Kabupaten Gunungkidul menyatakan menolak hasil kegiatan yang diklaim sebagai Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Gunungkidul, Senin (09/11/2026).

Mereka menilai pelaksanaan Musda XI Golkar Gunungkidul di kantor DPD I Golkar DIY tersebut tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta sejumlah ketentuan organisasi partai. Dimana Saman Musda tersebut, hasilnya secara aklamasi memilih Ery Agustin Sudiyanti menjadi Ketua DPD Golkar Gunungkidul.

Menurut 14 PK Golkar di Gunungkidul Musda XI golkar gunungkidul ini ini tidak sah karena banyak pelanggaran Ad ART, mereka menolak hasil Musda.

Penolakan tersebut disampaikan sebagai bentuk keberatan atas proses penyelenggaraan Musda yang dinilai sarat persoalan. Termasuk penundaan agenda selama hampir satu tahun, penerbitan surat pelaksana tugas (Plt) terhadap pengurus PK, hingga dugaan pengabaian hak-hak kader di tingkat akar rumput.

Ketua PK Partai Golkar Ponjong, Supriyono mengatakan, pelaksanaan Musda Kabupaten Gunungkidul sebenarnya telah dijadwalkan pada 8 November 2025. Namun, agenda tersebut berulang kali mengalami penundaan hingga akhirnya memasuki November 2026.

Selama masa penundaan, pengurus PK dan kader di tingkat akar rumput telah berulang kali menyampaikan aspirasi agar Musda segera dilaksanakan sesuai mekanisme dan aturan organisasi.

"Kami hanya menginginkan Musda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, aturan dan tata tertib yang berlaku, dengan tetap menghormati seluruh pihak," ujar Supriyono dalam konferensi pers di Wonosari Gunungkidul, Senin (09/11/2026).

Namun, ia menilai aspirasi tersebut tidak mendapatkan tanggapan memadai dari jajaran DPD I Partai Golkar DIY maupun DPD II Partai Golkar Gunungkidul.

"Kami menilai ada konspirasi brutal dalam pengelolaan organisasi ini. Hak-hak kami sebagai pemegang kewenangan di tingkat kecamatan tidak dihargai. Pemberhentian pengurus PK dilakukan secara mendadak dan tanpa pemberitahuan sebelumnya," tegasnya.

Penolakan juga disuarakan oleh Ketua PK Partai Golkar Panggang sekaligus Koordinator Relawan Golkar Dapil 5, Haryanto.

Menurutnya, penentuan kepemimpinan di tingkat kabupaten seharusnya mengakomodasi aspirasi pengurus kecamatan sebagai representasi akar rumput, bukan ditentukan sepihak oleh pimpinan di tingkat atas.

Ia juga mengungkapkan pernah ada pemanggilan terhadap 16 orang pengurus PK oleh Ketua DPD I Partai Golkar DIY, Singgih. Dalam pertemuan tersebut, menurut Haryanto, disampaikan arah dukungan terhadap salah satu calon yakni Ery Agustin.

Haryanto mengaku menolak ajakan tersebut karena menilai proses penentuan kepemimpinan seharusnya memberikan ruang bagi aspirasi pengurus di tingkat kecamatan.

"Kami menolak seluruh keputusan yang dihasilkan dari pertemuan hari ini. Menurut kami, telah terjadi pemaksaan kehendak dengan menerbitkan keputusan Plt terhadap seluruh pengurus PK tanpa sepengetahuan kami sebelumnya," ujarnya.