Jogja

Demo Mahasiswa di Jogja Hari Ini: Soroti 2 Tahun Prabowo-Gibran dan Makan Bergizi Gratis

Atiek Widyastuti | 28 Oktober 2026, 18:12 WIB
Demo Mahasiswa di Jogja Hari Ini: Soroti 2 Tahun Prabowo-Gibran dan Makan Bergizi Gratis
Aksi mahasiswa di DPRD DIY. - Akurat.co/Atiek Widyastuti

Akurat.co, Jogja - Ratusan mahasiswa dari sejumlah kampus di Yogyakarta kembali turun ke jalan, Rabu (28/10/2026).

Kali ini bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

Gedung DPRD DIY, Kantor Gubernur dan titik nol kilometer kembali titik aksi mereka. Sepanjang aksi, tak lupa mereka menyuarakan sejumlah kritikan kebijakan pemerintah.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih menjadi salah satu yang mereka suarakan.

Baca Juga: 2 Tahun Prabowo-Gibran, Mahasiswa DIY dan Tuntut 7 Hal Ini Kepada Pemerintah

Menurut Wahid selaku koordinator Aliansi Jogja Memanggil, setiap kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah Prabowo - Gibran menarik satu garis pembatas yang sangat jelas.

"Negara tidak netral. Tetapi berpihak pada segelintir pemilik modal. Bukan kepada rakyat dan kaum muda," jelasnya.

Kaum muda menjadi bagian dari rakyat pekerja yang terjepit. Sulit mendapatkan pekerjaan layak, terikat hubungan kerja yang tidak pasti.

Mereka juga dibayar murah dan menanggung biaya pendidikan yang semakin mahal.

Disisi lain, pemenuhan hak rakyat sangat ditentukan oleh arah anggaran negara. Dimana APBN adalah uang rakyat. Untuk itu setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Baca Juga: 2 Tahun Pemerintah Prabowo Gibran, Ribuan Mahasiswa Duduki DPRD DIY, Tuntut Pemerintah Lakukan Hal Ini!

"Dan kenyataan sekarang justru pemborosan. Program tidak transparan. Penyalahgunaan anggaran merampas kemampuan negara memenuhi hak dasar rakyat," tegasnya.

Sementara Koordinator Umum Aliansi UMU Bergerak Arief Syah Hidayatullah mengungkapkan, dua tahun pemerintahan Prabowo - Gibran, penindasan terhadap masyarakat semakin nyata.

Program seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) hingga pembentukan ratusan batalyon teritorial pembangunan. Terbukti bukan menjawab persoalan riil rakyat.

"Melainkan menjadi ladang bisnis baru bagi borjuasi besar koruptor. Hingga memperluas dominasi militerisasi hingga ke ruang hidup desa," tegasnya.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.