Prihatin Etika dan Budaya Malu Makin Luntur, Pemerintah DIY Lakukan Langkah Penting Mengatasi

Akurat.co, Jogja-Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) prihatin dengan kondisi etika dan budaya malu yang makin luntur.
Pemerintah DIY pun mengambil langkah penting mengatasi. Terlebih etika dan budaya malu yang luntur itu menjadi pintu berkembangnya praktik korupsi.
Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintarsih, menyatakan etika dan budaya malu makin luntur.
Maka program restorasi sosial menjadi upaya strategis untuk mengembalikan nilai-nilai budaya, sosial, dan spiritual yang mulai memudar di masyarakat.
Baca Juga: ARTJOG 2025 Mulai 20 Juni, Ada Instalasi Kayu Sentil Kerusakan Lingkungan
Kegiatan ini merupakan bagian dari Media Pariwara Antikorupsi 2025 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah DIY melalui dinas sosial, sebagai respons terhadap menguatnya kekhawatiran publik terhadap degradasi nilai moral dan praktik korupsi dalam birokrasi.
Restorasi sosial ini juga ditujukan sebagai media edukasi agar masyarakat memahami akar persoalan seperti kemiskinan dan praktik korupsi.
Salah satu wujud restorasi yang dilakukan adalah pada layanan sosial yang harus berjalan sesuai aturan.
Endang menegaskan, bahwa seluruh layanan sosial yang dikelola instansi diberikan secara gratis dan tidak dipungut biaya.
Ia meminta seluruh elemen masyarakat, termasuk aparat kalurahan hingga aparat keamanan, ikut mengawal dan melaporkan jika ditemukan praktik pungutan liar.
Baca Juga: Selesai Belanja, Enaknya Cobain Klepon Pak Gunawan Di Wirobrajan
"Jadi semua pelayanan di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta itu gratis, tidak ada berbayar, kalau ada berbayar tolong dilaporkan.
Yang penting semua proses dokumen itu benar akan kita layani, ketika tidak terlayani karena dokumen tidak benar, persyaratan tidak benar, maka itu kita pending,” jelasnya dikutip dari jogjaprov.go.id.
Dinsos DIY kini menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang disepadankan dengan data BPS untuk memastikan bantuan sosial, seperti PKH dan bantuan disabilitas, tepat sasaran.
"Budaya malu harus kembali dibangkitkan, malu kalau tidak miskin tapi mengaku miskin. Bantuan sosial itu bukan untuk kebanggaan, tapi untuk krisis,” tutup Endang saat memaparkan materi dalam Agenda Sarasehan Penguatan Nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial melalui Restorasi Sosial dengan Tema: “Perilaku Anti Korupsi dari Perspektif Restorasi Sosial Berbasis Budaya Jawa-Yogyakarta" di Aula Kalurahan Giripeni, Wates, Kulon Progo, Jumat (13/06/2025).
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Hyundai STARGAZER Cartenz Resmi Meluncur, Ini Fitur Unggulannya untuk Liburan di Jogja
- 2DPRD DIY Minta Menkeu Batalkan Pemangkasan Dana Transfer Daerah
- 3392 Maba UP45 dapat Pembekalan Bela Negara
- 4DPRD DIY Berharap Menteri Keuangan Baru Pertimbangkan Pemangkasan Anggaran Daerah
- 5Sempat Diperkenalkan PSS, Kenapa Hanif Sjahbandi ke Arema?
- 6Pemkot Jogja Tertibkan 4 Reklame Besar Ilegal
- 7Jelang Derby, Kelompok Suporter PSIM dan PSS Sepakat Menjaga Keamanan
- 82 Atlet Tembak Asal Gunungkidul Perkuat Kontingen Indonesia di Asian Games ke-20
- 9Sempat Diperkenalkan PSS, Kenapa Hanif Sjahbandi ke Arema?
- 105 Fakta Penting Dugaan Pungli di Alkid Jogja yang Diungkap Pemilik Bolosego, Keraton hingga Polisi Buka Suara





