Pilur Panggungharjo: DPT 21.499 Pemilih, Akan Memilih dari 3 Calon Lurah

Akurat.co, Jogja - Kelurahan Panggungharko Kapanewon Sewon Bantul akan mengadakan Pemilihan Lurah (Pilur). Saat ini prosesnya sudah menuju penetapan calon.

Guna memastikan prosesnya berjalan dengan lancar, Komisi A DPRD DIY meninjau kesiapannya.

Komisi A DPRD DIY ingin memastikan tahapannya berjalan baik. Meliputi tahap pemilihan, kesiapan panitia serta upaya menjaga prose demokrasi berjalan tertib dan kondusif.

Ketua Panitia Pemilihan Lurah Panggungharjo Sunarso memaparkan perkembangan tahapan Pilur yang tengah berjalan.

"Panitia pemilihan di tingkat kalurahan dibentuk melalui penunjukan oleh Bamuskal dan didukung tiga personel tenaga kesekretariatan kalurahan," ungkapnya, Jumat (17/09/2026).

Hingga saat ini, tahapan telah sampai pada penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 21.499 pemilih. Panitia mengantongi tiga calon lurah yang penetapan resminya akan dilaksanakan pada tanggal 20 September 2026.

Pada tanggal tersebut, Lurah Panggungharjo Aris Suryanto akan mulai menjalani cuti. Selama masa cuti tersebut, tugas Lurah Panggungharjo akan dijalankan oleh Carik sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Lurah.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY Hifni Muhammad Nasikh menyambut baik kesiapan dan keterbukaan panitia serta pemerintah Kalurahan Panggungharjo dalam mengelola tahapan Pilur.

Menurutnya, Kabupaten Bantul memiliki sekitar 30 kalurahan yang melaksanakan pemilihan lurah, sehingga kesiapan penyelenggara dan kondusivitas wilayah menjadi perhatian bersama.

“Kami berharap pelaksanaan Pilur di Panggungharjo khususnya, dan Kabupaten Bantul pada umumnya, dapat berjalan dari awal hingga akhir dengan baik, tertib, serta menghasilkan lurah terpilih yang benar-benar amanah,” ungkap Hifni.

Hifni juga mengingatkan panitia untuk senantiasa menjaga kondusivitas wilayah, khususnya kawasan perkotaan dan penyangga yang memiliki dinamika sosial cukup kompleks.

Anggota Komisi A DPRD DIY D. Radjut Sukasworo menyoroti pentingnya pemahaman tata kelola anggaran bagi para calon lurah.

Menurutnya, pemahaman tersebut diperlukan agar visi, misi dan program kerja yang disampaikan selama masa kampanye dapat disusun secara realistis dan selaras dengan kemampuan anggaran kalurahan.

“Keterbatasan alokasi anggaran perlu menjadi perhatian calon lurah agar program pemberdayaan masyarakat tetap dapat direncanakan dan dilaksanakan secara terukur,” ujar Radjut.

Ia menambahkan, DPRD DIY terus mendorong optimalisasi dukungan anggaran untuk memperkuat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kalurahan.