Tito Karnavian: Pendapatan Daerah Naik, Tantangan Ada di Belanja

Akurat.co, Jogja - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti tren positif pendapatan daerah yang meningkat pada tahun anggaran 2024–2025.

Tak lupa, ia juga menegaskan jika tantangan utama kini ada pada sisi realisasi belanja.

Berdasarkan data, hingga 30 September 2025, realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nasional telah mencapai Rp 949,97 triliun atau 70,27 persen. 

Ini adalah gabungan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.

Baca Juga: Tito dan Purbaya Kompak Kawal Pengalihan TKD, Sultan HB X Ingatkan Dampak bagi Daerah

Capaian ini lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp 918,98 triliun atau 67,82 persen.

“Pendapatan daerah menunjukkan tren yang baik. Tapi kita perlu dorong percepatan realisasi belanja agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Tito menjelaskan, peningkatan pendapatan terutama terlihat di tingkat kabupaten dan kota.

Kabupaten mencatat realisasi Rp 558,32 triliun (70,19%). Naik dari tahun sebelumnya Rp 519,74 triliun (65,19%).

Kota juga tumbuh menjadi Rp 132,76 triliun (71,12%) dari sebelumnya Rp 120,32 triliun (67,90%).

“Ini catatan positif bagi rekan-rekan di kabupaten dan kota,” kata Tito.

Baca Juga: Mendagri Tito Tekankan Peran Daerah dalam Pemerataan Dokter Spesialis

Hasil sebaliknya terjadi di tingkat provinsi yang justru terjadi sedikit penurunan.

Realisasi pendapatan tercatat 70 persen (Rp 258,97 triliun). Lebih rendah dibanding tahun 2024 sebesar 73 persen (Rp 278,92 triliun).

“Mohon maaf teman-teman gubernur, ini jadi bahan evaluasi bersama,” imbuhnya.

Di sisi lain, Tito menyoroti bahwa realisasi belanja daerah masih rendah. Hingga akhir September 2025, total belanja gabungan provinsi, kabupaten dan kota baru mencapai Rp 770,13 triliun atau 56,07 persen.

Dengan rincian, belanja kabupaten Rp 456,24 triliun (56,16%) dan belanja kota Rp 106,22 triliun (56,66%)

Menurut Tito, percepatan belanja penting untuk menggerakkan ekonomi daerah, menjaga inflasi dan mendukung target pembangunan nasional.

Baca Juga: Ekonom UGM Ingatkan Risiko Menkeu Purbaya Tarik Dana Rp200 Triliun dari BI, Depresiasi Rupiah hingga Potensi Kaburnya Investor

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menunda belanja hingga akhir tahun.

“Uang daerah jangan hanya parkir di kas daerah. Belanjakan dengan bijak dan segera untuk masyarakat,” tegasnya.

Purbaya juga mendorong agar dana daerah disimpan di bank daerah. Bukan di bank nasional yang berpusat di Jakarta, agar perputaran uang tetap hidup di daerah.

“Kalau uangnya disimpan di bank Jakarta, daerah akan kering,” ujarnya.