Kenapa Angka Kemiskinan BPS dan Bank Dunia Bisa Berselisih Jauh? Ini Kata Ekonom UGM

Akurat.co, Jogja - Informasi mengenai data penduduk miskin di Indonesia masih jadi bahan perbincangan di media sosial. Terutama terkait perbedaan data antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Bank Dunia.

Bank Dunia menyebutkan 64,2 persen penduduk Indonesia yang berada di bawah standar kemiskinan. Sementara BPS melaporkan tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 tercatat sebesar 8,07 persen.

Menurut Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Wisnu Nugroho, garis kemiskinan tersebut digunakan Bank Dunia membandingkan kondisi kesejahteraan masyarakat di negara-negara yang berada dalam kelompok pendapatan yang sama. Indonesia sendiri telah masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah atas sejak 2003.

“Angka 64,2% diambil dari proporsi penduduk yang pengeluarannya di bawah 8.3 dollar per hari yang digunakan sebagai garis kemiskinan standar negara berpendapatan menengah atas,” katanya sebagaimana dikutip dari laman ugm.ac.id, Minggu (13/09/2026).

Baca Juga: Perubahan Status Desil tak Pengaruhi Pelayanan Kesehatan Warga Kota Jogja

Menurut Wisnu, penggunaan standar tersebut perlu dibaca secara hati-hati karena kelompok negara berpendapatan menengah atas memiliki rentang pendapatan yang cukup lebar. Indonesia termasuk negara yang relatif lebih awal masuk dalam kategori tersebut dengan pendapatan per kapita sekitar 4.800 dolar AS.

Sementara negara dengan pendapatan per kapita tertinggi dalam kelompok Upper Middle-Income Country (UMIC) mencapai sekitar 14.000 dolar AS. “Jadi sulit jika dikatakan ini adalah perbandingan yang sama,” ungkapnya.

Angka Kemiskinan dan Kelompok Rentan

Wisnu menilai, hal yang lebih penting dari angka 64,2 persen adalah pesan yang dapat dibaca dari perbedaan antara garis kemiskinan internasional dan nasional.

Berdasarkan garis kemiskinan nasional, tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 tercatat sebesar 8,07 persen. Ketika standar yang lebih tinggi digunakan, proporsi penduduk yang berada di bawah garis tersebut meningkat secara signifikan.

Baca Juga: Berpotensi Berdampak pada Pemberian Bansos, Komisi D Cermati Perubahan Data Desil BPS

Perbedaan ini menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang secara statistik berada di atas garis kemiskinan nasional, tetapi kondisi ekonominya masih rentan. Kelompok tersebut dapat kembali jatuh ke dalam kemiskinan apabila menghadapi guncangan, seperti kehilangan pekerjaan, kenaikan harga, atau penurunan pendapatan.

Menurutnya, distribusi pendapatan Indonesia masih menunjukkan penumpukan pada kelompok rentan dan kelas menengah aspiratif. Kondisi tersebut membuat perubahan garis kemiskinan dapat secara langsung meningkatkan jumlah penduduk yang dikategorikan miskin.

“Ini soal jumlah pendudukan di sekitar garis, bukan tiba-tiba Indonesia jadi miskin. Jadi, UMIC itu status pendapatan negara, bukan ukuran seberapa merata pendapatan itu dinikmati,” katanya.

Pertumbuhan Ekonomi Belum Merata

Persoalan kemiskinan tersebut diakui Wisnu juga berkaitan dengan distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi. Wisnu menilai, pertumbuhan ekonomi tetap memberikan dampak bagi masyarakat, tetapi manfaatnya dirasakan secara berbeda antar kelompok.

Baca Juga: Kepala BPS Jogja Ungkap Alasan Bisnis Daring dan Usaha Kecil Kena Sensus

Menurutnya, capaian pertumbuhan ekonomi sekitar 5-6 persen perlu dilihat bersamaan dengan perkembangan ketimpangan pendapatan. Ia merujuk pada data BPS yang menunjukkan rasio Gini meningkat dari 0,36 pada September 2025 menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kenaikan lebih besar tercatat di wilayah perkotaan, dari 0,383 menjadi 0,387.

“Jadi ketimpangan membesar melalui pertumbuhan, sehingga kemudian angka kemiskinan juga turun, tapi pembagiannya cenderung tidak merata, terutama di kota-kota,” jelasnya.

Meski demikian, Wisnu mengingatkan agar perubahan rasio Gini tersebut tidak langsung dipandang sebagai pembalikan trend ketimpangan dalam jangka panjang.