Pakar UGM Sebut Kenaikan Tunjangan DPR Bentuk Kebijakan Nirempati terhadap Kondisi Rakyat

Akurat.co,Jogja-Pakar Universitas Gadjah Mada (UGM), Nurhadi, Ph.D menyebut kenaikan tunjangan DPR merupakan kebijakan nir-empati terhadap kondisi rakyat.

"Kebijakan ini tidak memiliki empati atau kepekaan sosial terhadap kondisi rakyat, kurangnya sense of crisis, kurangnya kapasitas DPR dalam merumuskan masalah dan kebijakan, serta buruknya komunikasi pada publik,” kata Nurhadi.

Kebijakan menaikkan tunjangan di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit ini menurut hemat Nurhadi menunjukkan kurangnya empati atau kepekaan sosial para anggota dewan.

Pasalnya, kebijakan ini disusun ketika kondisi ekonomi masyarakat kita itu sedang tidak baik-baik saja.

Baca Juga: Ramai Soal Non-Muslim jadi Petugas Haji, Pakar Hukum Islam UMY Sebut Tak Masalah Asal..

“Kondisi rakyat belum pulih sepenuhnya dari guncangan ekonomi pasca-covid-19 yang menyisakan ribuan PHK dan juga usaha-usaha yang terdampak.

Belum lagi para pengangguran dari para lulusan muda,” katanya dilansir dari laman resmi UGM.

Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM ini menilai, kenaikan penghasilan bulanan anggota DPR justru mempertebal kesenjangan sosial yang ada di antara para dewan dan rakyat kecil.

Nurhadi membandingkan total pendapatan anggota DPR setara dengan ratusan ribu gaji guru honorer.

“Jadi ini kan satu kesenjangan yang sangat tinggi,” tuturnya.

Berkaca dari kebijakan kontroversial ini, Nurhadi pun menyarankan para anggota DPR untuk meningkatkan komunikasi publik mereka.

Baca Juga: Yogyakarta Punya Tanggung Jawab Moral Terhadap Masalah Disinformasi dan Literasi Digital

Sedangkan untuk kelompok masyarakat sipil, Nurhadi meminta mereka untuk tetap melakukan kontrol sosial terhadap berbagai kebijakan yang tidak pro pada kesejahteraan rakyat.

“Demo yang dilakukan justru menunjukkan bahwa saat ini masyarakat masih mau bersuara dan suara mereka masih didengar,” pungkasnya.