Patut Ditiru, 306 Keluarga Penerima PKH di Kota Jogja Kini Bisa Mandiri

Akurat.co,Jogja-Sebanyak 306 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) kini sudah bisa hidup mandiri dan tak lagi tergantung bantuan.
Pemkot Jogja mengusulkan agar 306 keluarga tersebut bisa menjalani graduasi mandiri.
Baca Juga: Pemkab Gunungkidul Pasang Stiker Keluarga Miskin Penerima Bansos, Bupati Ungkap Alasan
Usulan tersebut diajukan ke pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian ekonomi keluarga penerima bantuan sosial.
Kepala Seksi Jaminan dan Bantuan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Tri Oktavia Marjani, menjelaskan bahwa graduasi mandiri dilakukan atas kesadaran dan keinginan KPM sendiri.
Meski secara kriteria masih layak menerima bantuan, keluarga tersebut dinilai telah memiliki kemampuan ekonomi yang stabil.
“Mandiri itu di dalam keluarganya sudah ada yang bekerja, baik suami maupun istri, penghasilan lebih stabil.
Bantuan PKH yang diterima sebagian ditabung dan dimanfaatkan sebagai modal usaha,” ujar Okta dikutip dari laman resmi Pemkot Jogja, Selasa (6/1/2026).
Ia menambahkan, tabungan dari bantuan PKH tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha kecil yang dijalankan KPM.
Ketika usaha berkembang dan mampu membiayai kebutuhan keluarga secara berkelanjutan, KPM tersebut kemudian mengajukan diri untuk graduasi mandiri.
“Usahanya maju, berkembang, dan mereka sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarga dari hasil usaha itu. Kalau kesadarannya datang dari mereka sendiri, itu justru lebih baik,” katanya.
Jumlah total penerima PKH di Kota Yogyakarta pada tahun 2025 berada di kisaran 12 ribu KPM.
Angka ini bersifat dinamis karena program PKH merupakan program nasional dengan data penerima ditentukan oleh Kementerian Sosial RI.
Baca Juga: Terlibat Judol, Dinsos DIY Bekukan 7.000 Lebih Penerima Bansos
Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berubah juga memengaruhi naik turunnya jumlah penerima.
“Bisa saja hari ini seseorang tidak masuk kategori miskin, tapi besok usahanya bangkrut atau sakit sehingga kembali masuk usulan bansos. Karena itu, data PKH selalu bergerak,” ungkapnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Hyundai STARGAZER Cartenz Resmi Meluncur, Ini Fitur Unggulannya untuk Liburan di Jogja
- 2DPRD DIY Minta Menkeu Batalkan Pemangkasan Dana Transfer Daerah
- 3392 Maba UP45 dapat Pembekalan Bela Negara
- 4DPRD DIY Berharap Menteri Keuangan Baru Pertimbangkan Pemangkasan Anggaran Daerah
- 5Sempat Diperkenalkan PSS, Kenapa Hanif Sjahbandi ke Arema?
- 6Pemkot Jogja Tertibkan 4 Reklame Besar Ilegal
- 7Jelang Derby, Kelompok Suporter PSIM dan PSS Sepakat Menjaga Keamanan
- 82 Atlet Tembak Asal Gunungkidul Perkuat Kontingen Indonesia di Asian Games ke-20
- 9Sempat Diperkenalkan PSS, Kenapa Hanif Sjahbandi ke Arema?
- 105 Fakta Penting Dugaan Pungli di Alkid Jogja yang Diungkap Pemilik Bolosego, Keraton hingga Polisi Buka Suara







