PLN DIY Teken Kerja Sama dengan Kejaksaan Tinggi

Akurat.co,Jogja-PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Yogyakarta bersama Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU).
Kerja sama dilakukan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi kelembagaan, khususnya dalam pendampingan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Penandatanganan dilakukan oleh General Manager PLN UID Yogyakarta, Deri Prasetio Utomo dan Kepala Kejaksaan Tinggi DIY Sri Kuncoro di Kantor PLN UID Yogyakarta, Kamis (24/9/2026).
Baca Juga: Lewat Program Masdaku, Diskop UKM Sleman Dorong 111 Ribu UMKM Go Digital
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DIY, Andi Suharlis, Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati, DIY Arif Raharjo, jajaran pejabat Kejati DIY, para Kepala Kejaksaan Negeri di wilayah DIY, serta jajaran manajemen PLN UID Yogyakarta.
Deri mengatakan kerja sama tersebut menjadi langkah penting bagi PLN dalam menjalankan amanah negara untuk menyediakan layanan ketenagalistrikan sekaligus memastikan pelaksanaan kegiatan perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum.
“Dalam menjalankan amanah negara untuk mengelola dan melayani pelanggan, tentunya dibutuhkan pendampingan serta bantuan hukum.
Kerja sama ini menjadi langkah penting untuk memastikan setiap proses dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Deri.
Ia berharap Nota Kesepahaman tersebut dapat menjadi landasan untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara PLN UID Yogyakarta dan Kejati DIY dalam mendukung pelaksanaan tugas masing-masing.
Sementara itu, Sri Kuncoro mengatakan Kejati DIY siap menjadi mitra strategis PLN dalam memberikan pendampingan dan bantuan hukum sesuai tugas dan kewenangan kejaksaan.
“PT PLN (Persero) memiliki peran sentral dalam menyediakan tenaga listrik bagi kemakmuran rakyat.
Kejaksaan Tinggi DIY hadir sebagai mitra strategis untuk memberikan pendampingan serta pengamatan terhadap pengelolaan keuangan negara secara preventif maupun represif sesuai dengan kewenangan yang dimiliki,” kata Sri Kuncoro.
Baca Juga: PLN Yogyakarta Usung 3 Program TJSL Awards 2026
Ia menjelaskan, melalui kerja sama tersebut PLN UID Yogyakarta dapat memperoleh bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya di bidang Datun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Nota Kesepahaman ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program dan kegiatan PLN UID Yogyakarta di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kasus DBD di Sleman, Dinkes Sleman Tetap Himbau Warga Tetap Waspada
- 2Halloworld 2026: Cara Unik Mahasiswa UAJY Belajar Keberagaman Budaya
- 3Klasemen BRI Super League hingga Pekan ke-9, PSS dan PSIM Kompak Baru Kumpulkan 5 Poin
- 422.866 Peserta BPJS PBI di Sleman Dinonaktifkan, Dinsos Buka Kuota Reaktivasi
- 5Polda DIY Ungkap 21 Kasus Curanmor, 26 Tersangka Diamankan
- 6Ratusan Warga Blubuk Kulon Progo Syukuran, Jalan yang Dinanti Bertahun-tahun Selesai Dibangun
- 7Bukan Cuma Soal Karhutla, Poin ke-4 Tuntutan Forum BEM DIY di DPRD DIY Bikin Publik Melongo
- 8Gelar Aksi di DPRD DIY, Mahasiswa Bongkar Isu Premanisme dan Ormas
- 9Gelar Aksi di DPRD DIY, Mahasiswa Bongkar Isu Premanisme dan Ormas
- 10Bukan Cuma Soal Karhutla, Poin ke-4 Tuntutan Forum BEM DIY di DPRD DIY Bikin Publik Melongo









