Jogja

BKAD Sleman Hapus Denda Pajak PBB-P2, Segini Besarannya...

Atiek Widyastuti | 11 November 2026, 19:15 WIB
BKAD Sleman Hapus Denda Pajak PBB-P2, Segini Besarannya...
Kepala BKAD Sleman (pegang mic), saat memberikan keterangan pers tentang kebijakan hapus denda PBB P2. - Akurat.co/Atiek Widyastuti

Akurat.co, Jogja - Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman membuat kebijakan berupa penghapusan sanksi administratif berupa bunga atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terutang.

Berdasarkan database BKAD, total jumlah piutang sanksi administratif berupa bunga PBB-P2 mencapai Rp 53,7 M dari tunggakan PBB-P2 terutang sebesar Rp 138 M.

Kepala BKAD Sleman Wawan Hariawan mengatakan, kebijakan tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Nomor 900.1.13.1/389/KPTS/2026 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terutang.

"Ini juga menjadi salah satu bentuk komitmen Pemkab Sleman dalam memberikan keringanan kepada masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya," katanya dalam konferensi pers di Ruang Rapat Unit 1 Kesbangpol Sleman, Rabu (11/11/2026).

Baca Juga: Realisasi Pajak Capai Rp 86 M, 5 Kapanewon di Sleman Ini Lunas PBB P2 100 %

Program penghapusan sanksi administratif berupa bunga PBB-P2 Tahun 2026 ini berlaku mulai tanggal 20 Oktober 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Wawan menjelaskan, penghapusan sanksi administratif berupa bunga diberikan atas PBB-P2 terutang dengan nominal sanksi administratif berupa bunga sampai dengan Rp 100 juta untuk Tahun Pajak 2013 sampai dengan 2026.Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan yang masih tertunggak. Tanpa terbebani sanksi administratif berupa bunga sesuai ketentuan yang berlaku.

"Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan penerimaan PBB-P2, serta mendukung peningkatan PAD kabupaten," jelasnya.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.