Tentang Evaluasi Tunjangan DPRD, Ini Jawaban Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X

Akurat.co,Jogja-Saat ini muncul imbauan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar seluruh kepala daerah di Indonesia untuk mengevaluasi tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Terkait perintah atau imbauan tersebut, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan pihaknya belum bisa mengambil inisiatif sendiri.

Baca Juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Evaluasi Tunjangan DPRD, Pengamat: Upaya Menjawab Langsung Keresahan Publik

Menurut Sultan, evaluasi tunjangan DPRD, termasuk di dalamnya perumahan akan menunggu keputusan dari pemerintah pusat.

"Wah aku ra ngerti ya. Kan belum ada pembicaraan itu. Nanti kan nunggu aturan dari departemen, iya dari pusat. Pusat memutuskan dulu,” ujar Sri Sultan dilansir dari laman resmi Pemprov Jogja, Kamis (11/9/2025).

Sultan menjelaskan, perubahan fungsi yang terjadi di DPRD akan membawa implikasi, namun dasar hukumnya tetap menunggu keputusan pemerintah pusat.

“Semua itu dasarnya dari Kementerian Dalam Negeri. Tambah atau tidak, makin besar atau tidak, kan ada keputusan departemen. Jadi selama tidak ada ya tidak ada,” jelasnya.

Baca Juga: Mendagri Evaluasi APBD Perubahan 2025, DPRD dan Pemda DIY Langsung Gelar Rapat

Ia menambahkan, keputusan mengenai tunjangan DPRD tidak bisa dilepaskan dari kebijakan DPR RI dan pemerintah pusat bersama eksekutif.

“Kita tidak bisa ambil inisiatif sendiri. Kita kan bagian dari negara kesatuan,” tegasnya.