MPP Jadi Solusi Efisiensi Birokrasi sekaligus Hub Ekonomi Lokal, di Jogja Makin Diminati

Akurat.co,Jogja-Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan solusi inovatif untuk mempercepat birokrasi sekaligus mendorong ekonomi lokal.

Dengan adanya MPP, masyarakat tidak perlu berpindah dari satu kantor ke kantor lain untuk mengurus berbagai dokumen, sehingga waktu dan tenaga bisa dihemat.

“Di sini semua layanan, mulai dari paspor, Dukcapil, KK, hingga pengurusan PBG, terpadu dalam satu lokasi,” ujar Tito dalam keterangannya.

Tito menambahkan, saat ini sudah terbentuk 289 MPP di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Apa Itu The Anxious Generation yang Bikin Generasi Indonesia Rentan? Ini Kata Pakar UMY

“Dari total 514 kabupaten/kota, masih ada yang belum, dan kami terus mendorong percepatan. MPP membantu masyarakat mendapatkan layanan yang transparan, cepat, dan efisien, sekaligus mengurangi risiko korupsi,” jelasnya.

Untuk meningkatkan kualitas layanan MPP di seluruh daerah, Tito menekankan pentingnya integrasi layanan publik melalui platform digital, menghubungkan pusat dan daerah, serta memastikan proses perizinan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), dan Online Single Submission (OSS) tidak parsial dan mudah diakses masyarakat.

Secara terpisah, Ricky Ekaputra Foeh, dosen administrasi bisnis Universitas Nusa Cendana, menilai MPP seharusnya tidak hanya menjadi loket administrasi.

MPP bisa menjadi hub ekonomi lokal yang strategis, mengubah data izin usaha menjadi database potensi pendapatan dan jejaring ekonomi daerah.

“MPP harus menjadi Hub Aktivasi Ekonomi Lokal, tempat data usaha dikonsolidasikan, potensi nilai ekonomi dipetakan, dan pelaku usaha diarahkan masuk ke ekosistem fiskal produktif. Dengan mindset ini, pemda bisa membangun skema pendapatan baru berbasis layanan dan keluar dari tekanan fiskal,” jelas Ricky.

Baca Juga: Didominasi Produk Impor, Mahasiswa UGM Kembangkan Inkubator Berbasis Internet untuk Hewan Peliharaan

Ricky menegaskan, MPP merupakan peluang pemda untuk keluar dari mode survival, tidak hanya bergantung pada pajak konvensional, tetapi juga memanfaatkan data dan pergerakan ekonomi untuk menciptakan nilai baru dan pertumbuhan lokal.

Keberadaan MPP di Jogja Makin Diminati

Sementara itu, keberadaan MPP di Jogja makin diminati. Salah satunya MPP Pemkot Jogja.

Tercatat selama tahun 2024, jumlah masyarakat yang mengakses layanan di MPP sebanyak 158.063 orang.

Hal tersebut meningkat drastis dibanding tahun sebelumnya. Pada 2023, pengunjung MPP sebanyak 115.000 orang.

Tak cuma di Pemkot Jogja, MPP di Kabupaten Sleman juga menunjukkan perkembangan menarik.

Bahkan Pemkab Sleman bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta menandatangani nota kesepakatan terkait penyelenggaraan layanan keimigrasian di Mall Pelayanan Publik (MPP) Sleman.

Baca Juga: Kasus HIV Masih Tinggi, Pemkot Jogja Targetkan Nol Kasus pada 2030

Penandatanganan dilaksanakan pada Kamis (16/10/2025) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman.

Melalui kerja sama ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta akan segera membuka layanan paspor di MPP Sleman.

Langkah ini menjadi upaya peningkatan akses dan kemudahan pelayanan publik, khususnya bagi masyarakat dalam pengurusan dokumen keimigrasian.

Kehadiran layanan paspor di MPP Sleman tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Sleman, namun juga terbuka bagi warga dari luar daerah.