Mulai Hari Ini Pemkot Jogja Laksanakan WFH, Jamin Pelayanan Publik tetap Berjalan

Akurat.co,Jogja-Mulai Jumat (10/4/2026) Pemkot Jogja melaksanakan program work from home (WFH).

Kebijakan mengikuti Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang transformasi budaya kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah serta terkait efisiensi dan penghematan energi.

Meski WFH, Pemkot Yogyakarta memastikan pelayanan publik di hari Jumat tetap berjalan karena WFH diberlakukan pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak terkait pelayanan langsung ke masyarakat.

Baca Juga: Pemda DIY Mulai Terapkan WFH Hari Jumat Pekan Ini

"Untuk WFH sendiri, kita akan mulai Jumat ini. Karena Jumat kemarin kan libur, jadi baru kita mulai Jumat depan," kata Penjabat Sekda Pemkot Yogyakarta, Dedi Budiono.

Eselon II dan unit layanan tetap ngantor

Dia menyatakan OPD yang tidak memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang diperbolehkan WFH.

Misalnya seperti di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan manajemen internal Pemkot Yogyakarta.

Namun tidak semua ASN di OPD yang berbasis pelayanan ke masyarakat itu WFH.

Para pegawai eselon II seperti kepala dinas dan eselon III seperti kepala bidang tetap harus bekerja di kantor atau work form office (WFO).

"Yang jelas, eselon dua dan eselon tiga tidak boleh WFH. Unit pelayanan yang bersentuhan langsung kepada masyarakat juga tidak boleh," ungkapnya dikutip dari laman pemkot jogja, Jumat (10/4/2026).

Baca Juga: Sleman Siapkan Skema WFH, Sektor Vital Jadi Prioritas

Dedi menyebut jumlah ASN Pemkot Yogyakarta yang WFH maksimal sekitar 20 persen.

Sebelumnya Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan Pemkot Yogyakarta telah menyiapkan beberapa skenario langkah strategis untuk penghematan.

Salah satunya dengan mengikuti kebijakan WFH setiap hari Jumat.

Namun unit pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak akan diberlakukan WFH.

Seluruh pelayanan publik Pemkot Yogyakarta dipastikan tetap beroperasi secara penuh hingga hari Jumat guna menjaga kualitas layanan kepada warga.

"Kami juga akan menerapkan plafonisasi (pembatasan kuota BBM kendaraan dinas).

Kalau mobil akan saya jatah maksimal lima liter per hari. Kalau sepeda motor saya jatah satu liter per hari.

Kalau itu dilakukan bisa mengurangi hampir 30 persen belanja BBM," terang Hasto.