Akademisi UGM Sebut Klaim Ekonomi Pemerintah tak Sesuai Kenyataan di Masyarakat

Akurat.co,Jogja- Akademisi UGM, Media Wahyudi Askar Ph.D berpendapat klaim keberhasilan ekonomi pemerintah sama sekali tak sesuai dengan kenyataan di masyarakat.

Ia menyebut narasi optimisme pemerintah dengan realitas yang dirasakan masyarakat sehari-hari semakin tak sesuai.

Di level masyarakat, tingkat keresahan kian meningkat seiring kondisi pelemahan nilai tukar rupiah yang menyebabkan naiknya harga kebutuhan pokok, menurunnya kemampuan daya beli.

Sedangkan berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan ekonomi.

"Pemerintah saat ini terlalu fokus menjaga stabilitas narasi ekonomi dibanding membaca kondisi riil masyarakat di lapangan," katanya dalam Diskusi Pojok Bulaksumur bertajuk Menguji Narasi Optimisme Negara di Balik Gejolak Ekonomi Nasional.

Ia menjelaskan masyarakat dapat merasakan langsung tekanan ekonomi melalui sulitnya mencari pekerjaan, meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja, hingga menurunnya daya beli.

Dalam kondisi tersebut, publik mulai mempertanyakan kesesuaian antara data pertumbuhan ekonomi yang disampaikan pemerintah dengan pengalaman hidup yang mereka rasakan sehari-hari.

“Problem terbesar hari ini adalah terlalu jauh antara angka yang dinarasikan oleh pemerintah dengan realita di lapangan

Apa yang dipaparkan pemerintah tidak benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya dikutip dari laman resmi UGM, Rabu (20/5/2026).

Menurut Media, pertumbuhan ekonomi yang terus diklaim pemerintah belum tentu mencerminkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara luas.

Ia mengungkapkan pertumbuhan ekonomi saat ini dinilai lebih banyak dinikmati kelompok elite yang memiliki akses terhadap modal, aset, dan proyek-proyek strategis negara.

Sementara itu, masyarakat kelas menengah dan kelompok rentan justru menghadapi tekanan ekonomi yang semakin besar dalam kehidupan sehari-hari.

Ia menilai ketimpangan tersebut membuat publik semakin sulit mempercayai narasi optimisme ekonomi yang terus disampaikan pemerintah.

“Ekonomi itu memang tumbuh, tapi ekonomi itu hanya dinikmati oleh kelas atas, oleh orang superkaya,” ungkapnya.

Media juga mengkritik arah kebijakan pemerintah yang dinilai belum berbasis pada riset dan kebutuhan nyata masyarakat.

Ia mencontohkan sejumlah program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih yang menurutnya perlu dievaluasi kembali karena berpotensi membebani fiskal negara.

Menurutnya, kebijakan publik seharusnya disusun berdasarkan kajian akademik, data lapangan, dan mitigasi risiko yang matang, bukan sekadar dorongan politik jangka pendek.

Media menilai pemerintah perlu lebih terbuka terhadap masukan akademisi dan menghentikan pola komunikasi yang justru memunculkan ketidakpastian di ruang publik.