Demo Jogja Memanggil Tuntut Kenaikan UMR dan Pemberantasan Premanisme, Ini Respons Pemda DIY

Akurat.co,Jogja-Sejumlah tuntutan disampaikan saat demonstrasi Aliansi Jogja Memanggil di Kantor Gubernur DIY, Rabu (28/10).

Beberapa di antaranya adalah terkait kenaikan UMR menjadi Rp4,6 juta dan pemberantasan premanisme di Jogjakarta.

Asisten Sekretaris Daerah DIY Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Aria Nugrahadi yang menerima aspirasi memberikan respons pemerintah terkait sejumlah tuntutan.

Baca Juga: 5 Fakta Penting Demo Jogja Memanggil, Mahasiswa dan Suporter Gabung, Polisi Amankan Perusuh Mabuk dan Bawa Sajam

Ia menegaskan, Pemda DIY akan berupaya menindaklanjuti aspirasi yang termasuk dalam kewenangan pemerintah daerah.

Sementara itu, aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat akan diteruskan kepada pemerintah pusat.

“Secara umum, apa yang menjadi kewenangan dari pemerintah daerah nantinya tentu saja kami akan berupaya menindaklanjutinya. Tentu saja berkaitan dengan aspek-aspek kewenangan yang ada di kami,” ujarnya.

Menanggapi tuntutan mengenai penetapan upah berdasarkan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Aria menjelaskan bahwa penetapan upah minimum dilaksanakan berdasarkan peraturan dan mekanisme yang berlaku.

Proses tersebut, menurutnya, melibatkan unsur pekerja atau buruh, pengusaha, dan pemerintah melalui Dewan Pengupahan.

Ia menyampaikan bahwa aspirasi mengenai upah diterima untuk menjadi perhatian, dengan tetap mengacu pada ketentuan yang mengatur proses penetapannya.

Meski demikian, Aria menyatakan kesepakatannya mengenai pentingnya kesejahteraan buruh. Menurutnya, kesejahteraan pekerja memiliki kaitan dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

“Saya juga sepakat terkait dengan hal itu. Karena buruh yang sejahtera akan menghasilkan produktivitas dan ekonomi yang lebih baik,” ungkapnya.

Terkait aspirasi mengenai penanganan premanisme, Aria menyebut Yogyakarta sebagai kota pariwisata yang perlu dijaga bersama.

Ia menyampaikan bahwa penanganan persoalan tersebut perlu dilakukan bersama aparat penegak hukum.

Aria juga mengajak seluruh pihak menjaga situasi Daerah Istimewa Yogyakarta agar tetap aman dan kondusif.

Menurutnya, Yogyakarta merupakan ruang bersama untuk belajar, bekerja, dan mengembangkan kreativitas.

“Saya berharap teman-teman semua di dalam menjalankan aksi tetap dalam kondisi damai. Mari kita jaga kondusivitas Daerah Istimewa Yogyakarta ini yang merupakan ruang bagi kita semua,” tuturnya.

Koordinator Aliansi Jogja Memanggil, Wahid dari Perjuangan Pemuda Indonesia (PPI) Jogja menyampaikan bahwa aksi tersebut menjadi ruang bagi para pemuda untuk menyuarakan pandangan dan keresahan terhadap berbagai persoalan yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat.

"Situasi Indonesia hari ini, mulai dari kepemimpinan dengan banyaknya program kebijakan yang disahkan, ini dinilai tidak berpihak kepada rakyat,” katanya.

Baca Juga: Demo Mahasiswa di Jogja Hari Ini: Soroti 2 Tahun Prabowo-Gibran dan Makan Bergizi Gratis

Wahid secara khusus menyoroti persoalan upah buruh di DIY yang menurutnya belum memenuhi standar kebutuhan hidup layak.

Selain itu, ia mendorong pengusutan dugaan korupsi di Mandala Krida serta penetapan karhutla sebagai bencana nasional.